Breaking News:

Isma Yatun: Implementasi Penyedian Rusun Layak Huni Belum Maksimal

Kebijakan dan regulasi dari setiap level pemerintahan belum semua mendukung penyediaan rumah susun layak huni dan berkelanjutan.

istimewa
Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Dr. Isma Yatun menilai pemerintah belum maksinal dalam menjalankan amanat undang-undang terkait penyediaan rumah susun layak huni dan berkelanjutan. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Dr. Isma Yatun menilai pemerintah belum maksinal dalam menjalankan amanat undang-undang terkait penyediaan rumah susun layak huni dan berkelanjutan.

Kebijakan dan regulasi dari setiap level pemerintahan belum semua mendukung penyediaan rumah susun layak huni dan berkelanjutan.

Hal ini ditegaskan Isma Yatun saat acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Atas Efektivitas Penyediaan Rumah Susun Layak Huni dan Berkelanjutan TA 2018 - Semester I 2020, sekaligus Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Atas Belanja Modal Dirjen SDA TA 2019 dan 2020 Atau s.d Triwulan III Pada Kementerian PUPR Serta Instansi Terkait Lainnya, di Jakarta, Selasa(30/3/2021).

Baca juga: Ketua BPKP Tegaskan Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Selalu Kerjasama Dengan Baik

Acara yang diadakan secara virtual ini diikuti Menteri PUPR Basuki Hadimoeljono, Wakil Menteri PUPR Jhon Wetipo yang didampingi Sekjen, Irjen, Dirjen Perumahan, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur dan Dirjen SDA Kementerian PUPR.

Turut mendampingi Isma Yatun antara lain, auditor utama keuangan negara IV dan para pejabat struktural serta p jabat fungsional pemeriksa di lingkungan Auditor Keuangan Negara IV BPK RI.

Selanjutnya Isma Yatun mengatakan, pengimplementasian sumber pendanaan alternatif selain APBN dalam penyediaan Rusun, belum terlaksana sepenuhnya.

Sumber pendanaan alternatif selain APBN yang diterapkan oleh Kementerian PUPR yaitu Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), dimana proyek pembangunan Rusun dengan mekanisme KPBU sampai saat ini progresnya masih dalam tahap perencanaan dan penyiapan.

Baca juga: KPK Bakal Perdalam Dugaan Aliran Dana Bansos ke Pedangdut Cita Citata dan Anggota BPK

"Hal ini terjadi karena terkendala adanya permasalahan lahan disekitar lokasi, studi kelayakan yang masih dalam proses penyelesaian dan skema pembiayaan KPBU yang masih dalam proses kajian,"kata Isma Yatun.

Aspek lain yang menjadi kendala disampaikan Isma Yatun adalah aspek Kelembagaan dan Tata Laksana.

Halaman
12
Penulis: chaerul umam
Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved