Babak Baru Demokrat AHY vs Moeldoko: Saling Desak Minta Maaf ke Jokowi, Bakal Gugat ke PTUN

Sehingga, menurutnya tidak ada nilai positif yang bisa diambil dari perilaku gerombolan Moeldoko selama dua bulan ini.

"Tidak ada nilai-nilai demokrasi yang bisa diteladani. Justru gerombolan Moeldoko selama dua bulan ini mempertontonkan perilaku yang tidak menaati hukum dan mengabaikan etika, moral, serta kepatutan," kata dia.

Selain itu, permintaan maaf kepada Presiden Jokowi pun dinilai harus dilakukan.

Sebab, Moeldoko sendiri seharusnya fokus pada tugasnya membantu presiden.

"Gerombolan Moeldoko juga harus minta maaf kepada presiden. Bolak-balik membawa-bawa nama presiden dalam berbagai kesempatan."

"Malah mencoba membenturkan presiden dengan Partai Demokrat yang sah, di bawah kepemimpinan AHY."

"Padahal, Presiden Joko Widodo hubungannya sangat baik dengan Partai Demokrat," ungkapnya.

Herzaky pun mempertegas, kubu AHY sama sekali tidak pernah menuding keterlibatan Presiden Jokowi dalam gejolak di Partai Demokrat.

4. Kubu Moeldoko Sarankan AHY Maju Lagi di Pilgub DKI

Partai Demokrat kubu Moeldoko menawarkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk maju pemilihan gubernur (pilgub) DKI Jakarta 2024.

Hal itu disampaikan juru bicara Partai Demokrat Kongres Luar Biasa (KLB) Deliserdang, Muhammad Rahmad, membalas pernyataan politikus Demokrat, Rachland Nashidik, soal menawarkan Moeldoko maju pilgub DKI.

"DPP Partai Demokrat Pimpinan Pak Moeldoko justru berniat mengusulkan AHY untuk kali kedua sebagai calon Gubernur DKI Jakarta," kata Rahmad kepada wartawan, Minggu (4/4/2021).

Diketahui, AHY pernah berkontestasi du Pilgub DKI 2017.

Menurut Rahmad, kala itu AHY terlihat serius maju untuk menjadi DKI 1 dengan berhenti dari kariernya di militer.

"Kami melihat, AHY sangat serius untuk melanjutkan kariernya yang terhenti tiba tiba di militer."