Breaking News:

BPJS Kesehatan Siapkan Rencana Aksi Terhadap Pendapat BPK

BPJS Kesehatan telah menyiapkan rencana aksi terhadap Pendapat BPK Mengenai Pengelolaan Atas Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

BPJS Kesehatan
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti, dalam Workshop Pendapat BPK terkait Pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional, Selasa (06/04/2021), secara daring. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - BPJS Kesehatan telah menyiapkan rencana aksi terhadap Pendapat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Mengenai Pengelolaan Atas Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Hal tersebut diungkapkan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti, dalam Workshop Pendapat BPK terkait Pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional, Selasa (06/04/2021), secara daring.

“Namun dalam menjalankan rencana aksi ini, BPJS Kesehatan tidak bisa sendirian. Peran para pemangku kepentingan, baik itu Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah serta mitra kerja sangat penting untuk memuluskan berbagai upaya perbaikan Program JKN,” ujar Ghufron.

Dari sisi kepesertaan, BPK berpendapat, bahwa perlu mewujudkan data tunggal peserta Program JKN yang valid dan real time antara lain dengan melakukan integrasi sistem data base kepesertaan Program JKN dengan sistem data base kementerian/lembaga/instansi lain.

Untuk itu BPJS Kesehatan akan mengupayakan peningkatan akurasi data dan administrasi kepesertaan secara efektif, melalui pemadanan, cleansing dan integrasi data, serta sistem informasi berbasis NIK serta penyempurnaan ketentuan dan regulasi beserta tools pendukung dalam rangka pelaksanaan administrasi kepesertaan yang efektif.

“BPJS Kesehatan sebagai pengguna data yang bersumber dari pemilik dan penyedia data, juga melakukan upaya peningkatan akurasi dan kualitas data peserta melalui sinergi pemutakhiran data dan pemanfaatan integrasi sistem informasi (webservice) penyedia data. Untuk itu kami harapkan dukungan data yang tepat, misalnya dari Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri diharapkan kami dapat memperoleh data penduduk khususnya NIK yang valid, atau dukungan dari Kementerian Sosial untuk validasi data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) serta integrasi ke Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – Next Generation (SIKS-NG),” jelas Ghufron.

Kementerian/Lembaga lain yang dapat mewujudkan data tunggal JKN misalnya Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Kementerian Keuangan, BKN, PT Taspen, TNI, POLRI, ASABRI serta BPJS Ketenagakerjaan.

Dari sisi kepesertaan yang lain, menurut pendapat BPK, dalam mewujudkan pencapaian target Universal Health Coverage (UHC), perlu dilakukan koordinasi kelembagaan dalam penyempurnaan/penyusunan peraturan dengan memasukkan kriteria identitas kepesertaan Program JKN sebagai syarat dalam pengurusan pelayanan publik, termasuk layanan perbankan.

Ghufron memaparkan, BPJS Kesehatan akan mendorong terwujudnya sistem yang terintegrasi mengenai penegakan kepatuhan dan sanksi pelayanan publik dalam mensyaratkan Kepesertaan JKN pada pelayanan publik.

Misalnya, dengan kementerian/lembaga yang mengurus soal perizinan, seperti KemenkumHAM, Kemenaker, Kepala Kepolisian Negara RI, Kepala BKPM, Gubernur, Bupati/Walikota, Kementerian Agama, serta Kementerian BUMN,

Halaman
12
Editor: Content Writer
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved