TAG
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Berita
Foto (105)
-
Luhut Siap Diperiksa BPK atau DJP Terkait Namanya Masuk dalam Laporan Pandora Papers
Luhut Binsar Panjaitan menyatakan, dirinya sangat siap jika harus diperiksa oleh Badan Pemerika Keuangan (BPK) atau Direktorat Jenderal Pajak.
-
Anggaran Penanganan Covid-19, BPK Temukan Potensi Kecurangan Rp 2,94 Triliun
BPK mendapati 2.170 temuan yang memuat 2.843 permasalahan senilai Rp 2,94 triliun terkait program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional
-
Begini Rekomendasi BPK, Merespon Polemik Program PC-PEN
BPK mengungkap ada 2.170 temuan yang memuat 2.843 permasalahan senilai Rp 2,94 triliun terkait program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi
-
Program PC-PEN, BPK Temukan 2.843 Permasalahan Senilai Rp 2,94 Triliun
Hasil pemeriksaan atas PC-PEN tersebut mengungkapkan 2.170 temuan, yang memuat 2.843 permasalahan senilai Rp 2,94 triliun.
-
Koalisi Save BPK Prediksi Akan Ada Banyak Gugatan atas Terpilihnya Nyoman Adhi Suryadnyana
Koalisi Save BPK menanggapi soal terpilihnya Nyoman Adhi Suryadnyana sebagai anggota BPK RI usai meraih voting terbanyak di Komisi XI.
-
Jika Diminta DPR, BPK Siap Jelaskan Selisih Anggaran PEN Sebesar Rp 147 Triliun
BPK menyatakan siap jika diminta untuk menjelaskan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait adanya temuan selisih anggaran PEN
-
Temuan Selisih Anggaran PEN Sangat Memprihatinkan, Anggota Komisi XI DPR: Ini Persoalan Serius
BPK menemukan selisih anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam APBN 2020 yang cukup besar hingga Rp147 triliun.
-
Polemik Seleksi Anggota BPK, Sosok Kontroversi Ini Mengaku Siap Ambil Risiko
Posisi Harry sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) saat ini menimbulkan dugaan tidak memenuhi syarat pencalonan sebagai Anggota BPK.
-
Pemerintah Klaim Konsisten Jaga Transparansi Keuangan Negara
Pemerintah harus mempertahankan opini WTP karena hal ini menggambarkan bagaimana kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.
-
Kejagung: Kasus Dugaan Korupsi Pelindo II Belum Nyata Merugikan Negara
Kasus dugaan korupsi Pelindo II di SP3 karena belum terbukti merugikan negara dalam kerjasama usaha dengan PT JICT, berdasarkan audit BPK.
-
Wow, BPK Temukan Selisih Anggaran Pemulihan Ekonomi Rp 147 Triliun, Siapa Bertanggung Jawab?
Kementerian Keuangan hanya menyebutkan Rp 695,2 triliun dan BPK menemukan ada selisih mencapai Rp 147 triliun.
-
Pemerintah Dapat Opini WTP untuk APBN 2020
Opini tersebut didapat atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2020 dan kelima kalinya diperoleh pemerintah sejak LKPP 2016.
-
Di Sekretaris Kabinet Jepang ada Biaya Rahasia Miliaran Yen Tanpa Perlu Tanda Terima BPK
Di dalam Sekretaris kabinet ada yang namanya Seisaku Suishinhi (SS), atau Biaya promosi kebijakan yang digunakan Kabinet dan itu biaya rahasia tanpa
-
MAKI Bakal Gugat DPR Kalau Angkat Anggota BPK yang Tidak Memenuhi Syarat
Boyamin Saiman akan menggugat hasil keputusan DPR RI ke PTUN jika para wakil rakyat tetap mengangkat anggota BPK yang tak memenuhi syarat.
-
Ini Kata Pakar Hukum Soal Tindak Lanjut Fatwa MA Terkait Seleksi Calon Anggota BPK
Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan fatwa terkait persyaratan calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
-
Dituding soal Pemborosan Pengadaan Lahan Makam, Pemprov DKI: ''Tidak Ada Kalimat Pemborosan''
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membantah tudingan telah terjadi pemborosan pengadaan lahan makam.
-
Komisi XI DPR Harap Semua Pihak Hormati Proses Seleksi Anggota BPK
Komisi XI DPR akan mengadakan fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
-
DPD Disarankan Tunda Fit and Proper Test 2 Calon Anggota BPK Ini
Komite IV DPD RI disarankan menunda melakukan fit and proper test pada 2 nama yang dinilai tidak memenuhi syarat.
-
Pencalonan Anggota BPK, Legislator PKS Tegaskan Harus Sesuai Ketentuan UU
Untuk dapat dipilih sebagai anggota BPK, calon harus memenuhi syarat-syarat sesuai pasal 13 UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK.
-
Dua Calon Anggota BPK Disorot, Komisi XI: Harus Buktikan Tak Langgar Undang-Undang
Dua calon anggota BPK disorot publik, karena disinyalir tidak memenuhi syarat sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK.
