Breaking News:

Sambangi Kantor DPP PSI, KPK: Tidak ada Jaminan Orang Tidak Korupsi

dengan undang-undang baru memiliki strategi pemberantasan korupsi dengan tiga pendekatan yaitu pendidikan, pencegahan dan penindakan.

Foto: Vincentius Jyestha
Petinggi PSI dan beberapa pimpinan KPK selepas mensosialisasikan perihal SIPP, di Kantor DPP PSI, Jl Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Jumat (16/4/2021). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wawan Wardiana mengajak jajaran Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk menguatkan kembali nilai-nilai integritas dengan menyelenggarakan pendidikan antikorupsi.

Menurutnya, tidak ada jaminan orang tidak akan korupsi.

Hal ini disampaikannya saat menyambangi kantor DPP PSI di Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Jumat (16/4/2021).

“Jadi yang diinsersikan pendidikan antikorupsi bukan hanya siswanya saja, tetapi juga gurunya. Nilai-nilai antikorupsi itu harus diberikan sejak paud sampai maut menjemput. Jaminan orang tidak korupsi itu tidak ada. Orang yang sudah diberikan penghargaan antikorupsi pun masih bisa korupsi,” kata Wawan lewat siaran pers KPK, Jumat (16/4/2021).

KPK, sambung Wawan, dengan undang-undang baru memiliki strategi pemberantasan korupsi dengan tiga pendekatan yaitu pendidikan, pencegahan dan penindakan.

KPK, lanjutnya, menilai penting untuk mendidik masyarakat akan bahaya dan dampak korupsi.

Baca juga: Kunjungi  DPP PSI, KPK Sosialisasikan Sistem Integritas Partai Politik

Sehingga, KPK juga menggandeng segenap jejaring pendidikan, bukan hanya jenjang pendidikan semata.

Wawan menjelaskan tujuan kunjungannya beserta jajaran ke DPP PSI adalah untuk mendorong komitmen PSI menerapkan Sistem Integritas Partai Politik (SIPP).

Harapannya, implementasi SIPP akan memelihara nilai-nilai integritas di internal partai.

Melalui SIPP, jelas Wawan, KPK merekomendasikan partai untuk menerbitkan dan menjalankan standar etika partai dan politisi, membentuk sistem rekrutmen yang berstandar, adanya sistem kaderisasi yang berjenjang dan terlembaga, pembenahan pengelolaan dan pelaporan pendanaan partai, serta terbangunnya demokrasi internal partai.

Halaman
12
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved