Breaking News:

Kubu Rizal Djalil Minta KPK Membuka Rekening Tak Bersalah yang Jadi Korban Pemblokiran

Soesilo Aribowo mengatakan pemblokiran rekening atas nama orang lain yang dilakukan jaksa KPK tidak ada hubungan atau relevansi dengan kliennya.

Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra
Jalannya Persidangan terdakwa eks Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) Rizal Djalil, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (12/4/2021). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim hukum terdakwa mantan Anggota IV BPK RI Rizal Djalil meminta KPK membuka rekening tak bersalah yang jadi korban pemblokiran.

Kuasa hukum Rizal Djalil, Soesilo Aribowo mengatakan pemblokiran rekening atas nama orang lain yang dilakukan jaksa KPK tidak ada hubungan atau relevansi dengan kliennya.

Hal ini disampaikan dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Jaringan Distribusi Utama Sistem Penyediaan Air Minum Ibu kota Kecamatan (JDU SPAM IKK) Hongaria paket 2 pada Kementerian PUPR, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (22/4/2021).

"Memerintah kepada Komisi Pemberantasan Korupsi RI atau KPK RI, Penuntut umum pada KPK untuk segera mengajukan permohonan pembukaan blokir atau penyitaan rekening bank dan deposito berjangka yang tidak berkaitan dengan perkara ini," kata Soesilo membaca duplik atas replik jaksa.

Adapun pemblokiran rekening tersebut antara lain atas nama Dipo Nurhadi Ilham pada Bank BCA, Bank BNI, Bank Cimb Niaga, Bank Mandiri, Bank BTN, serta deposito berjangka.

Baca juga: Kuasa Hukum Rizal Djalil Minta Kliennya Dihadirkan Secara Langsung dalam Sidang Nota Pembelaan

Ia meminta KPK segera mengajukan permohonan pembukaan pemblokiran rekening atau penyitaan tersebut.

Dalam dupliknya juga, kubu Rizal Djalil menolak dan keberatan terhadap tanggapan jaksa. Alasannya, banyak pertanyaan dalam dakwaan yang belum bisa dijawab jaksa lewat tuntutannya.

"Dengan tegas menolak dan keberatan terhadap replik atau tanggapan penuntut umum tersebut. Karena banyak hal yang masih belum terjawab di dalam penuntutan a quo," ucapnya.

Surat dakwaan jaksa baik dakwaan pertama maupun kedua juga dianggap tak mampu membuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum bahwa kliennya melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan.

Halaman
12
Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Dewi Agustina
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved