KTT ASEAN

Hak Asasi Manusia Harus Jadi Prioritas di KTT ASEAN

Dampak mengerikan dari kudeta di Myanmar adalah ujian terbesar dalam sejarah Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara.

STR / AFP
Para pengunjuk rasa berlari selama demonstrasi menentang kudeta militer di Yangon pada 1 Maret 2021. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dampak mengerikan dari kudeta di Myanmar adalah ujian terbesar dalam sejarah Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), kata Amnesty International hari ini.

Amnesty International menyerukan agar ASEAN memprioritaskan perlindungan hak asasi manusia di Myanmar dan mencegah situasi memburuk dan menjadi krisis hak asasi manusia dan kemanusiaan.

Amnesty International juga mendesak pihak berwenang di Indonesia dan negara anggota ASEAN lainnya untuk menyelidiki Jenderal Senior Min Aung Hlaing atas tuduhan kredibel terkait tanggung jawabnya atas kejahatan terhadap kemanusiaan di Myanmar.

Baca juga: Pernyataan Presiden Jokowi Soal Krisis di Myanmar

Sebagai negara pihak Konvensi PBB Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia (CAT), Indonesia memiliki kewajiban hukum untuk menuntut atau mengekstradisi tersangka pelaku di wilayahnya.

“Krisis Myanmar yang dipicu oleh aparat militer menghadirkan ujian terbesar dalam sejarah ASEAN. Komitmen ASEAN untuk tidak campur tangan tidak akan efektif: ini bukan masalah internal Myanmar, tetapi masalah hak asasi manusia dan kemanusiaan yang serius dan berdampak pada seluruh kawasan dan sekitarnya,” kata Emerlynne Gil, Wakil Direktur Regional untuk Penelitian Amnesty International.

“Krisis yang dimulai oleh militer Myanmar dengan kejam dan tanpa rasa penyesalan telah menyelimuti negara itu, dan akan menyebabkan dampak susulan yang parah – bagi kemanusiaan dan lebih banyak lagi – untuk seluruh kawasan, terutama jika militer dapat terus melakukan pelanggaran dan kejahatan serius dengan impunitas.

“Pihak berwenang di Indonesia berkewajiban untuk menyelidiki Jenderal Senior Min Aung Hlaing dan pejabat militer Myanmar lainnya yang mungkin bergabung bersama delegasinya ke Jakarta.

“Tuduhan yang terdokumentasi secara luas terhadap pemimpin kudeta Myanmar, oleh Misi Pencari Fakta PBB untuk Myanmar, Amnesty International dan banyak lainnya, harus diselidiki. Pihak berwenang di Indonesia dan negara anggota ASEAN lainnya tidak dapat mengabaikan fakta bahwa Min Aung Hlaing dicurigai sebagai pelaku kejahatan paling serius yang menjadi perhatian komunitas internasional secara keseluruhan.”

Kredibilitas ASEAN dipertaruhkan

Dalam surat terbuka kepada negara-negara anggota ASEAN, Amnesty International menyoroti fakta bahwa ratusan orang telah terbunuh dan ribuan telah ditahan dalam beberapa minggu setelah kudeta militer 1 Februari di Myanmar.

Militer Myanmar tetap bergeming dengan berbagai seruan dari komunitas internasional dan organisasi masyarakat sipil.

Ekonomi Myanmar telah dilumpuhkan oleh krisis dan diperkirakan akan berkontraksi hingga 20%, sementara kenaikan harga pangan dan gangguan sistem perbankan dan ketersediaan uang tunai yang terbatas menghambat operasi kemanusiaan.

Program Pangan Dunia telah memperingatkan bahwa hingga 3,4 juta orang di Myanmar menghadapi kelaparan dalam beberapa bulan ke depan.

“Militer Myanmar tampaknya beroperasi dengan asumsi impunitas total. Situasi saat ini adalah akibat langsung dari kegagalan komunitas internasional, termasuk ASEAN, untuk meminta pertanggungjawaban militer Myanmar atas kejahatan di masa lalu.

Halaman
12
  • KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved