Breaking News:

Revisi UU ITE

Kesimpulan Tim Kajian UU ITE: Pemerintah Akan Buat Buku Pedoman Hingga Tambah Pasal 45 C

Mahfud MD menjelaskan setidaknya ada empat poin dalam kesimpulan yang telah dibuat Tim Kajian UU ITE.

Tribunnews/HO/Biro Pers Setpres/Rusman
Menkopolhukam, Mahfud MD. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengumumkan kesimpulan dari tim kajian Undang-Undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) bentukan pemerintah.

Mahfud MD menjelaskan setidaknya ada empat poin dalam kesimpulan yang telah dibuat Tim Kajian UU ITE.

Pertama, kata dia, Undang-Undang ITE masih sangat diperlukan untuk mengantisipasi dan menghukumi dunia digital.

Di banyak negara di dunia sekarang, kata Mahfud MD, hukum pidana terkait dunia digital justru sedang dibenahi.

Mereka yang belum memiliki hukum serupa, kata dia, maka membuatnya dan mereka yang sudah punya menelaaah untuk lebih ketat karena dunia digital semakin jahat.

Baca juga: Bertemu Pimpinan KPK, Mahfud MD Dapat Banyak Dokumen Soal BLBI

Sebab itu pemerintah Indonesia mengikuti apa yang dilakukan negara-negara tersebut.

"Masih sangat diperlukan oleh sebab itu tidak akan ada pencabutan UU ITE," kata Mahfud saat konferensi pers pada Kamis (29/4/2021).

Kedua, kata dia, akan dibuat pedoman teknis dan kriteria implementasi yang nantinya akan diwujudkan dalam bentuk SKB tiga Kementerian dan Lembaga yaitu Menkominfo, Jaksa Agung, dan Kapolri untuk mengatasi kecenderungan salah tafsir dan ketidaksamaan penerapan.

Buku tersebut, kata Mahfud, nantinya berupa buku saku atau buku pintar yang ditujukan baik kepada wartawan, masyarakat, maupun kepada Polri dan Kejaksaan di seluruh Indonesia.

Baca juga: Peringatan Mahfud MD Kepada TNI-Polri Dalam Tumpas KKB Papua: Jangan Sampai Sasar Masyarakat Sipil

Halaman
1234
Penulis: Gita Irawan
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved