Breaking News:

Kelompok Bersenjata di Papua

Mahfud Jelaskan Tugas Polri, TNI, dan BIN Setelah KKB Papua Diumumkan Sebagai Organisasi Teroris

Dalam pernyataannya Mahfud mengisyaratkan pemerintah tidak menurunkan jumlah pasukan yang banyak untuk menangani KKB Papua.

Kompas TV
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD dalam konferensi pers mengenai pernyataan KKB dikaregorikan sebagai terorisme. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan menjelaskan tugas Polri, TNI, dan BIN di Papua setelah Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKB) diumumkan sebagai organisasi teroris.

Dalam pernyataannya Mahfud mengisyaratkan pemerintah tidak menurunkan jumlah pasukan yang banyak untuk menangani KKB Papua.

Terkait jumlah pasukan, kata Mahfud, penanganannya akan dilakukan menurut Undang-Undang.

"Kalau anda tanya yang pertama tadi, berapa kekuatan. Ya kita hanya menghadapi segelintir orang, bukan menghadapi rakyat Papua. Oleh sebab itu akan dilakukan menurut Undang-Undang," kata Mahfud saat konferensi pers pada Kamis (29/4/2021).

Mahfud mengatakan dalam penanganan teror dari KKB tersebut Polri akan dikedepankan dengan tetap dibantu oleh TNI.

Ia menekankan sinergi dan koordinasi antara Polri dan TNI dalam melaksanakan tugas tersebut.

"Pangdam, Kapolda itu supaya berkoordinasi dengan baik di bawah bimbingan Kapolri dan Panglima TNI sehingga semua tekoordinasi," kata Mahfud.

Sedangkan BIN, kata dia, ditugaskan untuk tetap melakukan kegiatan intelijen yang sifatnya lebih politis.

Baca juga: Pemerintah Nyatakan KKB Papua Sebagai Organisasi Teroris

Mahfud mencontohkan kegiatan tersebut di antaranya penggalangan terhadap tokoh-tokoh masyarakat, mengidentifikasi lokasi-lokasi, dan penggalangan diplomasi terhadap negara sekitar bersama Kementerian Luar Negeri.

"BIN tetap diminta untuk melakukan kegiatan-kegiatan intelijen yang sifatnya lebih politis, misalnya penggalangan terhadap tokoh-tokoh, mengidentifikasi lokasi-lokasi, kemudian melakukan penggalangan diplomasi bersama Kementerian Luat Negeri terhadap negara-negara sekitar di pasifik atau negara-negara lain yang menjadi tempat pelarian separatis," kata Mahfud.

Halaman
12
Penulis: Gita Irawan
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved