Breaking News:

Mendagri: Status Batas 311 Daerah Masih Ngambang

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memfasilitasi Pemerintah Daerah (Pemda) dalam menyelesaikan batas daerah agar tidak menghambat investasi.

dok kemendagri
Mendagri Tito Karnavian di Rapat Koordinasi Gubernur dan Bupati/Wali Kota terkait peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan percepatan penegasan batas daerah, di Kantor Kemendagri, Jakarta, Jumat (30/4/2021). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memfasilitasi Pemerintah Daerah (Pemda) dalam menyelesaikan batas daerah agar tidak menghambat investasi.

Mendagri Tito Karnavian mengatakan masih ada 311 segmen batas daerah yang statusnya belum diselesaikan dari total 979 segmen batas daerah.

Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi Gubernur dan Bupati/Wali Kota terkait peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan percepatan penegasan batas daerah, di Kantor Kemendagri, Jakarta, Jumat (30/4/2021).

“Untuk daerah-daerah yang batasnya belum ditetapkan, masih ngambang saat ini, yang  jumlahnya 311, maka Mendagri bersama dengan Pemda yang berkaitan, melaksanakan percepatan penyelesaian penegakan batas wilayah, jadi kebersamaan antara Kemendagri dengan Pemda,” kata Mendagri dalam keterangannya.

Total 668 segmen daerah telah berstatus diselesaikan, dengan rincian 138 segmen antar provinsi dan 530 segmen antar kabupaten/kota.

Tinggal 311 segmen batas daerah yang statusnya belum diselesaikan, dengan rincian 27 segmen antar provinsi dan 284 segmen antar kabupaten/kota.

Dengan adanya fasilitasi dari Kemendagri, Eks Kapolri itu mengharapkan dapat berdampak pada terbukanya lapangan pekerjaan secara luas untuk menghadapi bonus demografi di Indonesia.

Di samping itu, kepastian hukum dan batas daerah yang tegas mutlak diperlukan untuk kemudahan berusaha di daerah.

Tito menjelaskan, salah satu turunan UU Cipta Kerja, yakni PP Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin dan/atau Hak Atas Tanah, mengamanatkan penyelesaian tata ruang sebagai salah satu hambatan untuk kemudahan berusaha di daerah.

Baca juga: Kemendagri Launching Sistem Layanan Mutasi Pegawai Antardaerah ‘Simudah’

“Salah satu hambatan untuk berusaha, karena adanya daerah yang belum memiliki tata ruang yang jelas, kepastian tata ruang, nah salah satu hambatan dari penyelesaian tata ruang itu adalah adanya batas wilayah antar kabupaten/kota, provinsi, itu ada yang tidak jelas,” tuturnya.

Halaman
12
Penulis: Larasati Dyah Utami
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved