Breaking News:

Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi Bikin Aksi Teatrikal di KPK soal Kejanggalan TWK

Dalam aksinya mereka memperlihatkan kejanggalan pertanyaan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang dilakukan KPK.

Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama
Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi mengadakan aksi teatrikal di pelataran Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (7/5/2021) sore. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi mengadakan aksi teatrikal di pelataran Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (7/5/2021) sore.

Dalam aksinya mereka memperlihatkan kejanggalan pertanyaan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang dilakukan KPK.

"Aksi kita pada kali ini dari koalisi masyarakat sipil untuk memperlihatkan bahwa ada kejanggalan permasalahan yang terjadi terkait dengan pelaksanaan TWK oleh KPK," kata perwakilan koalisi, Wana Alamsyah dari Indonesia Corruption Watch (ICW).

Selain itu, Wana mengatakan, koalisi merasa perlu menguji tes wawasan antikorupsi terhadap Ketua KPK Firli Bahuri. Koalisi menyebut telah menyiapkan 13 pertanyaan untuk pimpinan KPK.

"Ada sekitar 13 pertanyakan yang kami tawarkan kepada pimpinan KPK untuk dijawab. Sebenarnya kami juga hari ini mengundang pimpinan KPK untuk menjawab ke-13 soal yang telah disusun oleh koalisi masyarakat sipil antikorupsi," kata Wana.

"Sebenarnya ini aksi teaterikal kami terkait dengan undangan terbuka kepada Ketua KPK Firli Bahuri untuk mengisi soal-soal yang sudah kami susun terkait tes wawasan antikorupsi yang sudah kita buat," tambahnya.

Baca juga: Materi Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK Diduga Lecehkan Perempuan

Sebab, menurut koalisi, dalam konteks TWK yang dilakukan KPK banyak sejumlah permasalahan. Salah satunya terkait adanya dugaan pertanyaan yang mengarah pada diskriminasi dan seksisme.

"Ini sebenarnya counter kita terhadap upaya atau kerja-kerja yang dilakukan oleh KPK dalam rangka untuk mengeliminir sejumlah orang yang ada di KPK," kata Wana.

Sebagaimana diketahui, proses alih status pegawai KPK menjadi ASN menuai sorotan banyak pihak. Sejumlah kalangan menilai TWK terhadap pegawai KPK penuh dengan kejanggalan.

Sebab, 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus tes itu justru para penyidik, penyelidik, serta pegawai senior dengan rekam jejak mumpuni dalam pemberantasan korupsi.
 

Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved