Breaking News:

Seleksi Kepegawaian di KPK

Giri Suprapdiono Minta Jokowi Beri Perhatian Soal Polemik Status Pegawai KPK Jadi ASN

Giri Suprapdiono merupakan salah satu dari 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat menjadi ASN melalui Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

TRIBUNNEWS/HERUDIN
Calon pimpinan KPK, Giri Suprapdiono, menjawab pertanyaan saat mengikuti tes wawancara di kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Selasa (25/8/2015). Sebanyak 19 capim KPK mengikuti seleksi tahap akhir oleh Pansel, yang selanjutnya dipilih delapan nama yang akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo pada 31 Agustus 2015 mendatang. Presiden kemudian menyerahkan delapan nama ini ke Dewan Perwakilan Rakyat. TRIBUNNEWS/HERUDIN 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti-Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Giri Suprapdiono meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi perhatian terhadap polemik alih status pegawai menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sebab, menurut Giri, Jokowi merupakan pejabat tertinggi ASN.

"Kami berharap kepala negara mengambil alih polemik ini, karena beliau adalah pejabat tertinggi ASN," kata Giri lewat keterangan tertulis, Sabtu (15/5/2021).

Adapun Giri merupakan salah di antara 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat menjadi ASN melalui Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Giri mengaku telah mendapatkan Surat Keputusan (SK) Pimpinan KPK yang menyatakan dirinya Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam asesmen TWK.

Berdasarkan poin kedua SK tersebut, Giri diminta untuk menyerahkan tanggung jawab pekerjaannya ke atasan mulai 7 Mei 2021.

Baca juga: Pegawai KPK: Proses TWK Tak Berintegritas, Sangat Tertutup, dan Penuh Rahasia

Baca juga: Novel Baswedan Gaungkan Tagar #BeraniJujurPecat di Twitter, Begini Sikap KPK

"Kami telah menerima SK TMS dan dalam SK diktum 2, kami dibebaskan dari tugas dan tanggung jawab dan menyerahkan kepada atasan (nonjob)," kata dia.

Giri menjelaskan, alih status para pegawai KPK menjadi ASN merupakan mandat Undang-Undang KPK Nomor 19 Tahun 2019.

Ia melanjutkan, konstitusi itu tidak menyebutkan bahwa pegawai KPK diseleksi untuk menjadi ASN.

Berbeda dengan sikap pimpinan KPK yang dinilainya menyeleksi para pegawai.

Baca juga: Nonaktifkan 75 Pegawainya, KPK Dapat Banyak Kritikan Keras, dari Politisi hingga Pengamat

Menurut Giri, dampak penyerahan tanggung jawab atau nonjob tersebut membahayakan integritas penanganan perkara besar yang sedang ditangani KPK.

Lebih lanjut, tambahnya, kebijakan itu juga membuang-buang APBN untuk membayar gaji serta memberikan contoh buruk pendidikan antikorupsi dan integritas.

Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Willem Jonata
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved