Breaking News:

Seleksi Kepegawaian di KPK

Firli Bahuri Diminta Turun Tahta Jadi Wakil Ketua KPK

Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) meminta Firli Bahuri selaku Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tahta menjadi Wakil Ketua KPK.

TRIBUNNEWS.COM/TRIBUNNEWS.COM/IST/FX ISMANTO
Ketua KPK Komjen Pol Firli Bahuri untuk wartawan. Pesan-pesan tersebut disampaikan dalam acara Buka Tahun Baru Bersama Paguyuban Wartawan Katolik Indonesia (PWKI) XVI tahun 2021 yang berlangsung secara virtual, Sabtu (23/01/2021). TRIBUNNEWS.COM/IST/FX ISMANTO 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) meminta Firli Bahuri selaku Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tahta menjadi Wakil Ketua KPK.

Hal ini disebabkan polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pegawai KPK sebagai syarat alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Saya minta kepada Pak Firli mengundurkan diri dari Ketua KPK menjadi Wakil Ketua KPK saja, ketuanya diganti pimpinan yang lain," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman lewat keterangan tertulis, Selasa (18/5/2021).

Selain imbas TWK, Boyamin mengatakan bahwa Firli sudah terlalu banyak terlibat kontroversi selama setahun menjabat Ketua KPK, mulai dari kasus helikopter hingga tak kunjung tertangkapnya buronan kasus suap Harun Masiku.

"Karena bagaimanapun setahun menjabat kontroversi terus, mulai dari helikopter, terus ini juga TWK, kemudian Harun masiku belum. Itu semua kan bentuk kegagalan," katanya.

Tindak lanjut dari TWK yang menggagalkan puluhan pegawai KPK dianggap terlalu mengada-ada.

Tes ini dianggap sebagai upaya 'pembersihan' agar lembaga antirasuah lebih 'ramah' terhadap para koruptor.

Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK Sujanarko mengatakan semua pegawai KPK yang hadir dan menyelesaikan asesmen TWK semestinya dianggap telah memenuhi kewajiban berdasarkan Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK Menjadi Pegawai ASN, terutama pasal 5 ayat 4.

Pasal tersebut menyatakan KPK bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) untuk melaksanakan TWK dan semua pegawai KPK diwajibkan mengikuti asesmen tersebut.

Baca juga: Busyro Muqoddas Tantang Firli Bahuri Undang Pimpinan KPK Lama untuk Bahas Polemik TWK

“Namun faktanya pimpinan justru menerbitkan SK 652 yang berdampak merugikan bagi pegawai. Sikap ini mencerminkan ketidaksesuaian antara kata-kata dan tindakan yang semestinya tidak boleh terjadi di lembaga anti korupsi,” kata Sujanarko lewat keterangan tertulis, Selasa (18/5/2021).

Halaman
12
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved