Sujanarko Ungkap Alasan Janggal Pegawai KPK Tidak Lolos TWK

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK, Sujanarko menyoroti alasan 75 pegawai gagal lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Hal itu disampaikan Sujanarko, dalam Webinar bersama Tribunnews.com dengan Tema Polemik TWK Pegawai KPK Mereka Didepak Mereka Bicara, Selasa (18/5/2021).

Sujanarko sendiri masuk dalam daftar nama yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan.

Tes Wawasan Kebangsaan diketahui dilakukan dalam rangka alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN).

“Saya ada bukti ini dari testimoni dari temen-temen. Ini Kebetulan yang kemarin unboxing surat dari BKN dan membacakan detail alasan dia tidak diterima, tidak lulus syarat TWK,” ujar Sujanarko.

Baca juga: Gelar Aksi, Koalisi Masyarakat Antikorupsi Sampaikan 5 Tuntutan Untuk Pimpinan KPK

Dia menjelaskan dari 75 pegawai yang tidak lolos TWK, hanya tiga orang saja yang kebetulan memiliki jabatan struktural diberi tahu alasan tidak lolos.

“Ada alasan yang menarik, satu alasannya katanya dia sering bertentangan dengan atasan. Yang kedua dia katanya sering membocorkan informasi ke media,” jelasnya.

Aneh, kata dia, alasan tidak lolos itu tidak berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam TWK.

Baca juga: Penyelidik KPK Khawatir Ada Pihak Bermain Tafsirkan Arahan Jokowi Soal TWK

“Yang lucu ini dua pertanyaan itu sama sekali tidak pernah muncul diproses-proses tes. Di internal KPK yang bersangkutan itu tidak pernah kena kasus, tidak pernah diperingatkan atasannya dan tidak pernah dipanggil oleh pimpinan. Jadi dua alasan ini sama sekali tiba-tiba muncul jadi alasan seseorang tidak lulus,” ucapnya.

Kedua, dia mengatakan alasan tidak lolos TWK adalah tidak Pancasilais, bertentangan dengan atasan dan karena punya pemikiran liberal.

“Orang kedua ini sama. Ini juga tidak pernah ada kasus. Bahkan ini sebelumnya pemeriksa internal,” katanya.

“Ketiga yang bahaya bisa dibayangkan suatu tes, orang punya pemikiran, sudah diadili, sudah dihukum. Ini melanggar HAM. Jadi ini kayaknya metode dan metodologi Litsus zaman Orde baru dihidupkan kembali,” tegasnya.

Namun, menurut dia, 75 pegawai KPK tidak lolos TWK adalah bagian dari keinginan untuk menguasai KPK.

“Pandangan saya ini ini puzzle yang kecil itu. Puzzle besarnya adalah ini pengen memberi karpet merah terhadap oligarki untuk mengkooptasi lembaga-lembaga yang concern terhadap pemberantasan korupsi,” jelasnya.

Baca juga: Direktur KPK Ungkap Isi Surat dari BKN kepada Pegawai Tak Lolos TWK