Jika Tak Usung Ganjar Jadi Capres, Ahli Sarankan PDIP Rangkul Ridwan Kamil

TRIBUNNEWS.COM - Pengamat politik M Qodari menilai, ketidakharmonisan yang terjadi antara Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dan PDIP akan berdampak cukup besar.

Terlebih, kepada sosok Ganjar yang namanya selalu masuk ke dalam empat besar calon kuat Presiden 2024 di berbagai survei.

Qodari menilai, ketidakharmonisan itu membuat peluang Ganjar menjadi calon Presiden usungan PDIP sudah habis.

Baca juga: Pengamat Nilai Peluang Ganjar Diusung PDIP jadi Capres Sudah Habis, Sarankan Maju Lewat Partai Lain

Hal itu lantaran konflik di antara keduanya sudah terlalu dalam.

Kendati demikian, Qodari tak menyarankan PDIP untuk mengusung nama baru sebagai calon presiden 2024.

Menurutnya, panggung strategis untuk meraih popularitas sebagai calon kuat presiden hanya ada di kepala daerah dan kementerian.

"Menurut saya agak sulit mengharapkan muncul nama baru, karena untuk muncul itu perlu panggung yang strategis."

"Panggung yang strategis itu ada dua, pertama kepala daerah dan kedua menteri."

"Nah kepala daerah itu tidak seluruh provinsi, praktis hanya empat saja, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur," kata Qodari, dikutip dari tayangan Youtube TvOne, Senin (24/5/2021).

Oleh karena itu, Qodari menyarankan, jika PDIP tak mengusung Ganjar, maka pilihan lainnya bisa merangkul Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

Baca juga: Pengamat Nilai Ada Pihak yang Tak Nyaman dengan Elektabilitas Ganjar Pranowo

Sebab, nama kepala daerah seperti Ridwan Kamil maupun Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, bisa menjadi pilihan yang cukup menjanjikan.

Bahkan, Qodari menilai, bisa juga merangkul Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, meski akan sulit karena berhadapan dengan Partai Gerindra.

"Jadi pandangan PDIP pada hari ini saya kira kalau kepala daerah bisa ke Ridwan Kamil atau misalnya Khofifah."

"Bisa jadi Anies Baswedan karena tidak ada yang tidak mungkin dalam politik, walaupun kelihatannya agak sulit," ungkap Direktur Eksekutif Indo Barometer ini.

Kemudian, mengenai panggung strategis dari kementerian, Qodari menyarankan untuk mengusung sosok mantan Wali Kota Surabaya yang kini menjadi Menteri Sosial, Tri Rismaharini.

Namun, Qodari mengingatkan, mengambil sosok menteri sebagai calon presiden akan lebih sulit untuk meraih popularitasnya di mata publik.

Baca juga: Ditanya Wartawan Soal Kisruh Ganjar dan PDIP, Risma : Nggak Tahu Aku 

"Menteri agak berat memiliki elektibilitas yang tinggi, tidak seperti dulu, di mana menteri itu merupakan panggung yang strategis."

"Tetapi tanpa menutup peluang itu, di kementerian ada mantan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini atau menteri-menteri lain yang latar belakangnya dari PDIP."

"Walaupun pada saat ini yang paling memungkinkan dari menteri itu Tri Rismaharini, tapi tidak mudah untuk membangun popularitas di Indonesia," jelasnya.

Hubungan Ganjar Pranowo dan PDIP Tak Harmonis

Sebelumnya diberitakan Tribunnews, hubungan antara Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dan PDIP yang dikabarkan merenggang, menjadi perbincangan publik.

PDIP diketahui tidak mengundang Ganjar dalam pertemuan partai yang dihadiri Ketua DPP PDIP, Puan Maharani di Semarang, Sabtu (22/5/2021).

Padahal, seluruh kepala daerah asal PDIP di Jawa Tengah diundang dan hadir dalam acara tersebut.

Dalam undangan yang tersebar, tertulis susunan acara atau agenda antara lain arahan Puan Maharani kepada seluruh kader partai Jateng secara tatap muka.

Baca juga: Sejarah 2004 Disebut Bisa Terulang jika PDIP Usung Puan Jadi Capres Dibanding Ganjar Pranowo

Kemudian diikuti: DPR RI Jateng, DPD Jateng, DPRD Provinsi Jateng, kepala daerah dan wakil kader se-Jateng.

Secara terang-terangan, petinggi PDIP menyebut Ganjar sudah kelewatan terkait ambisinya untuk mencalonkan diri di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPP PDI Perjuangan yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Jateng, Bambang Wuryanto membenarkan semua kepala daerah di Jateng dari PDI Perjuangan diundang, kecuali gubernur.

Ia pun menungkapkan alasan tidak diundangnya orang nomor satu di Jateng tersebut.

"Tidak diundang! (Ganjar) wis kemajon (kelewatan atau kebablasan). Yen kowe pinter, ojo keminter (kalau kamu pintar, jangan merasa jadi orang pintar)," kata Bambang Wuryanto, dalam pernyataan tertulis yang diterima Tribunjateng.com, Minggu (23/5/2021).

Pria yang akrab Bambang Patjul ini menyebut dengan terang-terangan bahwa Ganjar terlalu berambisi maju nyapres sehingga meninggalkan norma kepartaian.

Baca juga: Pengamat: Sikap PDIP Kucilkan Ganjar Pranowo Bisa Jadi Kesalahan dan Kelemahan

Bambang melanjutkan, PDIP Jateng sebenarnya sudah lama memberikan sinyal jika sikap Ganjar yang terlalu ambisi dengan jabatan presiden tidak baik.

Di satu sisi, belum ada instruksi dari Ketua Umum, Megawati Soekarnoputri.

Di sisi lain, itu tidak baik bagi keharmonisan partai yang wajib tegak lurus pada perintah Ketua Umum.

"Wis tak kode sik. Kok soyo mblandang, ya tak rodo atos (sudah saya kasih kode, tapi malah tambah kebablasan).

Saya di-bully di medsos, ya bully saja. Saya tidak perlu jaga image saya,'' tegasnya.

Padahal, hal serupa tidak dilakukan oleh kader PDI Perjuangan lain yang juga berpotensi untuk nyapres.

Menurutnya, kader PDI Perjuangan lain itu bukannya tak bisa melakukan hal yang sama, namun tak berani karena belum mendapatkan perintah Ketua Umum.

Bambang menuturkan jika elektabilitas saat ini belum bisa dijadikan patokan dalam pertempuran pemilihan presiden yang sesungguhnya.

Elektabilitas saat ini hanya terdongkrak dari pemberitaan dan media sosial. Hal itu mudah dikalahkan dalam pertarungan secara riil.

"Ini bukan teguran, karena ia (Ganjar) merasa lebih tinggi dari kita (DPD PDI Perjuangan Jateng). Ia merasa yang bisa menegur hanya Ibu (Ketua Umum Megawati Soekarnoputri)," tukasnya.

(Tribunnews.com/Maliana/Daryono, Tribunjateng.com)

Berita lain terkait Ganjar Pranowo