Seleksi Kepegawaian di KPK

Moeldoko Heran TWK di KPK Begitu Diributkan hingga Minta Jangan Terus 'Digoreng'

Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, mengaku heran TWK di KPK begitu diributkan hingga minta publik jangan terus 'digoreng'.

Penulis: Inza Maliana
Humas KSP
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko saat membuka webinar Hari Bidan Internasional dengan tema “Ikuti Datanya: Investasi untuk Bidan” secara daring, Selasa (25/5/2021). 

TRIBUNNEWS.COM - Kepala Staf Presiden (KSP), Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, ikut buka suara menanggapi polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) di KPK.

Menurut Moeldoko, asesmen TWK sebagai syarat alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) ini sudah dilakukan oleh banyak lembaga lain.

Namun, ia mengaku heran lantaran hanya TWK di KPK saja yang begitu diributkan.

Padahal, ia menyebut, beberapa pegawai di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) juga tidak lolos TWK.

Baca juga: ICW Yakini Ada Pola Jahat dalam Pelaksanaan Seleksi TWK untuk Pegawai KPK

"Soal tidak lolos uji TWK, sebenarnya tidak hanya di KPK, di lembaga lain juga pernah terjadi kondisinya seperti itu."

"Bahkan di BPIP juga ada, tetapi kenapa itu tidak ribut? Kenapa yang di KPK begitu diributkan?" kata Moeldoko, dikutip dari tayangan YouTube Kompas TV, Rabu (26/5/2021).

Moeldoko pun meminta agar masyarakat melihat sisi yang lain dalam asesmen TWK ini.

Seperti sebagai bentuk penguatan wawasan kebangsaan di setiap anggota pemerintah.

"Soal Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) ini seharusnya dilihat sebagai bentuk penguatan wawasan kebangsaan setiap anggota pemerintah."

"Tidak hanya (melihat) di ranah KPK saja, tetapi seluruh mereka yang berproses atas alih status menjadi ASN di semua lembaga," ungkap Moeldoko.

Sebab, Moeldoko menyampaikan, proses TWK sudah diberlakukan di banyak lembaga negara, termasuk di sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Sekali lagi ini sebenarnya sudah berlaku di semua lembaga, termasuk juga di BUMN," tambahnya.

Kemudian, Moeldoko juga meminta agar polemik TWK ini tidak terus 'digoreng' oleh publik.

Sebab, ia khawatir jika persoalan ini akan keluar dari substansi permasalahan yang seharusnya.

Baca juga: 51 Pegawai KPK Dipecat, ICW Dorong Dewas KPK dan Presiden Jokowi Ambil Sikap

Halaman
1234
Sumber: TribunSolo.com
  • KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved