Imbas PJJ, Peserta Didik Butuh 9 Tahun Kejar Ketertinggalan

Nadiem minta sekolah segera dibuka karena perlu waktu 9 tahun bagi peserta didik menyusul ketertinggalan pembelajaran akibat pandemi Covid-19.

TRIBUN JABAR/TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN
Sejumlah siswa SD mengikuti Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) melalui saluran televisi satelit Bandung 123 di ruangan Kantor RW 05, Kelurahan Cibangkong, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, Selasa (13/10/2010). Kanal TV Satelit Bandung 132 ini diluncurkan Pemerintah Kota Bandung dengan menayangkan program Padaringan (Pembelajaran Dalam Jaringan) berisi ratusan konten video mata pelajaran dari tingkat SD hingga SMP sebagai alternatif pembelajaran jarak jauh bagi siswa di masa pandemi Covid-19. (TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) menyebut perlu waktu 9 tahun lamanya bagi peserta didik untuk bisa menyusul ketertinggalan pembelajaran akibat pandemi Covid-19.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek Iwan Syahril menyatakan bahwa pembelajaran jarak jauh (PJJ) punya dampak buruk yakni hilangnya kesempatan belajar.

Efek jangka panjangnya, berakibat pada penurunan penguasaan kompetensi peserta didik.

Sehingga peserta didik butuh waktu lama untuk mengejar ketertinggalan tersebut.

Hal ini disampaikan Iwan dalam acara Peluncuran Seri Webinar Guru Belajar di kanal Youtube Ditjen GTK Kemdikbud RI, Jumat (28/5).

"Learning loss berakibat pada penurunan penguasaan kompetensi peserta didik yang memiliki dampak jangka panjang, bahkan diprediksi bisa sampai puluhan tahun, dan untuk memperbaiki kondisi saat ini dibutuhkan kehilangannya diprediksi bisa sampai 9 tahun," kata Iwan.

Baca juga: Rektor Uhamka: Kebangkitan Pendidikan Harus Disertai Optimalisasi Anggaran

Oleh sebab itu, pemerintah pusat melalui Surat Keputusan Bersama 4 Menteri telah menginstruksikan pemerintah daerah mulai membuka sekolah dengan berbagai syarat dan protokol kesehatan ketat.

"Zona yang ditetapkan itu diberlakukan untuk satu daerah, misalnya di satu kabupaten ada daerah yang di kepulauan dimana mobilitas penduduknya termasuk cukup aman, pemda bisa melihat mana daerah-daerah yang bisa melakukan PTM terbatas," jelas dia.

Ia berharap rampungnya proses vaksinasi pendidik dan tenaga kependidikan yang ditargetkan rampung akhir Juni, mampu membantu mengakselerasi pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas.

Sebagaimana diketahui sejumlah wilayah dengan kategori zona hijau telah melaksanakan uji coba pembukaan pembelajaran tatap muka di sekolah.

"Seiring dengan pelaksanaan vaksinasi untuk seluruh pendidik dan tenaga kependidikan yang kita harap bisa selesai akhir bulan Juni tahun ini, akan dapat terus mengakselerasi pembelajaran tatap muka terbatas," pungkas Iwan.

Baca juga: Curhat Guru Soal PJJ: Lebih Mengena Kalau Sekolah Tatap Muka

Sementara itu, Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim minta pemerintah daerah segera membuka opsi pembukaan pembelajaran tatap muka di sekolah.

Permintaan ini ditujukan kepada daerah yang telah rampung melaksanakan vaksinasi bagi pendidik maupun tenaga kependidikannya.

"Sekali lagi, saya imbau, kepada seluruh satuan pendidikan, jika ibu dan bapak guru serta tenaga pendidikan sudah divaksinasi mohon segera memberikan opsi PTM terbatas," kata Nadiem.

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim membuka pameran virtual  Hari Pendidikan Nasional 2021, Jumat (21/5/2021).
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim membuka pameran virtual Hari Pendidikan Nasional 2021, Jumat (21/5/2021). (Istimewa)
Halaman
12
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved