Breaking News:

Presiden Putuskan Pemerintah Akan Lanjutkan RUU Perampasan Aset

Mahfud MD mengatakan pemerintah telah memutuskan untuk melanjutkan pembuatan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

Foto: Tribunnews.com/Gita Irawan
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sekaligus Pengarah Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Mahfud MD bersama jajaran Satgas saat konferensi pers di kantor Kementerian Keuangan Jakarta Pusat pada Jumat (4/6/2021). 

Kelima, Perma nomor 1/2013 tentang tata cara penyelesaian peemohonan penanganan harta kekayaan dalam tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana 

Keenam, Peraturan Jaksa Agung Nomor 9/2019 tentang perubahan peraturan Jaksa Agung bernomor Per.027-A-JA-10-2014 tentang pedoman pemulihan aset.

Hal tersebut disampaikan Mahfud dalam acara 2nd PPATK Legal Forum bertajuk "Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset: Pantaskah Masuk Prioritas?" yang disiarkan secara langsung melalui kanal Youtube PPATK Indonesia pada Kamis (29/4/2021).

"Regulasi menyangkut penyelamatan aset masih tersebar sekarang ini dalam berbagai peraturan perundang-undangan," kata Mahfud.

Namun demikian, kata Mahfud, peraturan-peraturan tersebut belum optimal dalam tataran implementasinya. 

"Sehingga kita menganggap perlu Undang-Undang perampasan aset itu menjadi sebuah UU yang mandiri mengambil ruh dan substansi yang ada di berbagai peraturan perundang-undangan tersebut sehingga lebih bisa dipedomani dalam satu pandangan yang sama," kata Mahfud.

Penulis: Gita Irawan
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved