Ibadah Haji 2021
DPR Tantang Rocky Gerung dan Rizal Ramli Dialog di Forum Terbuka Bicara Kontroversi Dana Haji
Menko PMK Muhadjir Effendy memastikan dana haji milik jemaah Indonesia masih tersimpan secara aman.
Editor:
Hasanudin Aco
Namun demikian, hingga saat ini pemerintah Arab Saudi belum memperbolehkan penerbangan dari Indonesia ke Jeddah maupun Madinah. Termasuk, kuota haji juga belum diberikan kepada Indonesia.
Keputusan pembatalan ini juga diambil atas dasar pertimbangan keselamatan jemaah di tengah pandemi virus corona yang masih melanda dunia
Pemerintah bersama DPR, kata Yandri, bersepakat untuk mengutamakan keselamatan jemaah.
"Komisi VIII DPR RI kemarin rapat terakhir dengan Pak Menteri Agama melihat kondisi kekinian bahwa dengan berat hati kami bersepakat bahwa haji tahun ini negara kita atau bangsa yang sangat kita cintai ini belum bisa mengirimkan calon jemaah hajinya," ucap Yandri.
Kritik Rocky Gerung
Sebelumnya, pengamat politik Rocky Gerung ikut angkat bicara soal pembatalan pemberangkatan jamaah haji Indonesia 2021.
Pembatalan ini diklaim dilakukan pemerintah Indonesia sebelum Arab Saudi menetapkan boleh tidaknya penyelenggaran haji tahun ini.
Hal ini, kata Rocky Gerung, memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat.
Bahkan, menurutnya, masyarakat mencurigai adanya pengalihan dana haji.
"Kita mau tahu mengapa rakyat justru curiga ini bukan soal kuota, tapi soal duit yang gak ada untuk memberangkatkan jemaah, " katanya di youtube Rocky Gerung Official seperti dikutip dari Tribun Timur.
Hal itu kata Rocky terlihat dari ketidakjelasan di dalam manajemen dana haji.
"Rakyat bahkan anggap 'dana gue sudah dipakai bikin jalan tol dan sekarang tol bangkrut," tambahnya.
Soal lain, kata mantan dosen filsafat ini, adalah adanya persoalan di Garuda yang merupakan maskapai pemberangkatan haji.
"Soal Garuda yang mungkin menghitung bahwa 'ya gak bisa lagi kita bawa jemaah dengan konsekuensi perusahaan lagi bangkrut'," katanya.
Baca juga: Pemerintah Pastikan Tidak Secuilpun Dana Haji Diinvestasikan ke Infrastruktur
Bantahan pemerintah