Breaking News:

Pasal 281 dan 282 RUU KUHP Dinilai Berpotensi Mengkriminalisasi Profesi Advokat

Pengacara Publik LBH Jakarta Teo Reffelsen mengatakan, dalam pasal tersebut sangat multitafsir dan sangat berpotensi mengkriminalisasi profesi advokat

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Orang tua Randi dan Yusuf, dua mahasiswa Universitas Halu Oleo yang tewas tertembak saat aksi demo menolak RKUHP dan revisi UU KPK pada September lalu di Kendari, Sulawesi Tenggara, mendatangi Gedung KPK, Jakarta, Kamis (12/12/2019). Kedatangan Orang Tua Korban Meninggal Demo RUU di Kendari untuk meminta dukungan dan keadilan agar para pelaku penembakan segera terungkap serta mereka juga mencurahkan hatinya di hadapan pimpinan KPK. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menanggapi munculnya Pasal 281 dan 282 dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU-KUHP).

Adapun dalam pasal 281 RUU-KUHP berbunyi bahwa setiap orang akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II, jika:

a. Tidak mematuhi perintah pengadilan atau penetapan hakim yang dikeluarkan untuk kepentingan proses peradilan;

b. Bersikap tidak hormat terhadap hakim atau persidangan atau menyerang integritas atau sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan; atau

c. Secara melawan hukum merekam, mempublikasikan secara langsung, atau membolehkan untuk dipublikasikan segala sesuatu yang dapat mempengaruhi sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan.

Baca juga: RUU KUHP: Merekam Tanpa Izin Dalam Persidangan Diancam Pidana Denda Maksimal Rp 10 Juta

Merespons hal itu, Pengacara Publik LBH Jakarta Teo Reffelsen mengatakan, dalam pasal tersebut sangat multitafsir dan sangat berpotensi mengkriminalisasi profesi advokat.

"Khususnya huruf a, yang dimaksud tidak mematuhi perintah pengadilan dan penetapan pengadilan dapat menjadi ruang untuk mengkriminalisasi Advokat padahal profesi advokat mempunyai kewajiban," kata Teo saat dikonfirmasi Tribunnews.com, Senin (7/6/2021).

Adapun kewajiban profesi advokat yang dimaksud Teo yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 15 UU Advokat.

"Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan," tutur Teo.

Sedangkan pada pasal UU 15 Advokat berbunyi, Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

Halaman
12
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved