Ekonomi Perhutanan Sosial Capai Rp4,5 Triliun, Menhut Targetkan Perluasan 12,7 Juta Hektare di 2030

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengungkap data nilai transaksi ekonomi dari kegiatan perhutanan sosial mencapai Rp4,5 triliun.

Angka ini didapat dari hasil perhitungan data yang dilaporkan 3.123 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) atau 19,57 persen dari total 15.925 kelompok usaha.

Kemenhut menaruh target perluasan pemberian akses kelola perhutanan sosial sebesar 12,7 juta hektare pada tahun 2030.

Hal ini merujuk pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 28 Tahun 2023, yang juga menargetkan 25.000 KUPS mandiri dan 25.000 KUPS pendamping di tahun 2030.

"Artinya, masih terdapat ruang kerja yang luas yang harus kita tempuh bersama dengan langkah yang lebih cepat, lebih terarah, dan lebih sinergis," kata Raja Antoni dalam rapat koordinasi perhutanan sosial di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (10/10/2025).

Saat ini akses masyarakat mengelola hutan sudah mencapai 8,32 juta hektare, dan lebih dari 11.065 SK diterbitkan.

Angka luasan ini mencakup 1,4 juta kepala keluarga, dan total terbentuk 15.925 KUPS.

"Kita eksekusi dengan baik, kita pecepat prosesnya, tapi secara bersamaan kita jaga betul tidak hanya memberikan akses pada masyarakat tapi memastikan ekonomi masyarakat meningkat," katanya.

Kendati ada angka yang ditarget, Raja Antoni menegaskan bahwa kualitas lebih penting ketimbang kuantitas.

Sehingga kerja perluasan perhutanan sosial diharapkan bukan cuma berfokus pada penambahan hektare, tapi juga kualitas pengelolaannya. 

Perhutanan sosial saat ini menjadi salah satu program prioritas Kemenhut dalam mendukung ekonomi masyarakat sekaligus keberlangsungan ekologi. 

Baca juga: Bentuk Satgas, Menhut Raja Juli Targetkan Penetapan 70 Ribu Hektare Hutan Adat di 2025

"Saya punya preferensi, perhutanan sosial yang paling penting. Penting dalam artian terkait dengan hajat hidup orang banyak. Terlalu penting untuk dikerjakan dengan alakadarnya. Perhutanan sosial memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi inklusif," kata Raja Antoni.