Breaking News:

Seleksi Kepegawaian di KPK

Bukan Kali Pertama Berurusan dengan KPK, Komnas HAM Pernah Dapat Keterangan Kasus Air Keras Novel

Dalam kesempatan tersebut, kata dia, pihaknya mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan pimpinan KPK dalam rangka permintaan keterangan.

Tangkapan Layar Youtube Kompas TV
Komisioner Komnas HAM M Choirul Anam. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisioner Komnas HAM M Choirul Anam menyatakan persoalan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) bukanlah pertama kalinya pihaknya berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Anam mengatakan di periode kepemimpinan Komisioner Komnas HAM saat ini, pihaknya pernah berurusan dengan KPK terkait kasus penyiraman air keras penyidik senior KPK Novel Baswedan.

"Untuk permintaan keterangan kepada KPK, kepada komisionernya maupun perangkatnya, sebenarnya kasus TWK ini bukan pengalaman pertama bagi Komnas HAM. Minimal zaman kami, kasus penyiraman air keras kepada Novel Baaswedan kami juga pernah meminta keterangan kepada pimpinan KPK," kata Anam di kantor Komnas HAM Jakarta pada Rabu (9/6/2021).

Dalam kesempatan tersebut, kata dia, pihaknya mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan pimpinan KPK dalam rangka permintaan keterangan.

Baca juga: Komnas HAM Kembali Panggil Ketua dan Sekjen KPK Terkait TWK, Pertemuan Dijadwalkan Minggu Depan

Dari para pimpinan KPK tersebut, kata dia, Komnas HAM mendapat banyak keterangan terkait peristiwa penyiraman air keras kepada Novel.

"Kami mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan banyak hal, keterangan soal peristiwa tersebut dari pimpinan KPK dalam rangka memang permintaan keterangan. Dan saya yang ada di dalam situ," kata Anam.

Anam mengatakan pihaknya telah melayangkan surat panggilan permintaan keterangan kedua untuk pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Sekretaris Jenderal KPK terkait Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pegawai KPK pada Rabu (9/6/2021) hari ini.

Anam mengatakan pemanggilan tersebut seharusnya dimaknai sebagai forum kesempatan klarifikasi, pendalaman, dan asas keseimbangan informasi bagi para pihak terkait TWK.

Baca juga: Komnas HAM Kirim Surat Panggilan Kedua untuk Pimpinan dan Sekjen KPK Terkait TWK

Dengan demikian, kata Anam, para pihak terkait punya kesempatan membela diri atas dugaan-dugaan terhadap mereka dalam proses tersebut dalam rangka membuat terangnya peristiwa sebagaimana mandat Komnas HAM.

Halaman
12
Penulis: Gita Irawan
Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved