Breaking News:

Haji 2021

HNW Ingatkan Pemerintah Agar WNI Mukminin di Saudi Dapat Kuota Haji 2021 Memadai

KBRI Riyadh diminta membantu WNI di Saudi untuk mendaftar haji via e-hajj karena jumlah WNI yang menetap di Saudi dan ingin berhaji juga besar. 

MPR RI
Wakil Ketua MPR RI Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengingatkan Pemerintah RI khususnya melalui KBRI di Riyadh untuk membantu WNI yang tinggal di Saudi guna memastikan agar dari 60.000 jemaah calon haji yang diizinkan Pemerintah Saudi, juga didapatkan oleh WNI yang berada (mukim) di Arab Saudi dalam persentase/jumlah yang memadai. 

Hal ini menyusul pengumuman resmi Kerajaan yang membuka kuota haji sebanyak 60.000 tahun ini untuk WN Saudi maupun WNA ekspatriat/yang mukim di Saudi, termasuk Warga Negara Indonesia. 

Dia menilai perlunya KBRI Riyadh membantu WNI di Saudi untuk mendaftar haji via e-hajj, selain karena waktunya yang terbatas sampai 23 Juni, juga karena jumlah WNI yang menetap di Saudi dan ingin berhaji juga besar. 

Mereka terdiri dari Tenaga Kerja Indonesia (TKI), Mahasiswa, juga korps diplomasi di KBRI Riyadh maupun KJRI di Jeddah.

Baca juga: Keberangkatan Haji 2021 Batal, Masyarakat Diminta Tidak Tergesa Menarik Dana Haji

HNW berharap upaya itu dapat terus dilakukan untuk memaksimalkan pelayanan bagi WNI yang ingin berhaji, untuk mendapatkan jumlah yang lebih banyak untuk berhaji dibanding dengan tahun yang lalu. 

Baca juga: Kisah Damar dan Nana Gagal Berangkat Haji, Bertahun-tahun Kumpulkan Tabungan dari Jualan Sapu Lidi

"Tahun yang lalu Saudi hanya mengizinkan 10.000 jemaah haji, 1/3 dari jumlah itu WN Saudi dan selebihnya untuk ekspatriat/WNA yang tinggal di Saudi. Sementara tahun ini Saudi mengizinkan untuk 60.000 jemaah calon haji dari dalam negeri Saudi," ujar HNW, kepada wartawan, Selasa (15/6/2021).

Anggota Komisi VIII DPR RI yang membidangi urusan haji ini mengingatkan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Kementerian Agama agar bila jemaah calon haji tidak mengambil setorannya, maka hendaknya dana mereka betul-betul dikelola dengan amanah dan transparan. 

Tetapi bila ada jamaah calon haji yang hendak melakukan pengembalian setoran lunas haji tahun 2021, hendaknya dipermudah. 

Menurutnya, hal itu sangat diperlukan mengingat dana setoran tersebut tetaplah hak para jamaah yang bisa digunakan untuk keperluan lain pasca pembatalan keberangkatan haji 2021, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat bahwa dana haji benar-benar aman. 

Halaman
12
Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Choirul Arifin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved