Breaking News:

Penanganan Covid

Varian Baru Corona Muncul, Kemendikbudristek: PTM Terbuka Harus Seizin Satgas Covid-19

SKB tersebut mengatur penerapan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas yang rencananya dimulai pada bulan Juli mendatang.

TRIBUNNEWS/Jeprima
Sejumlah murid saat menjalani uji coba pembelajaran tatap muka (PTM) tahap dua di SDN Malaka Sari 13 Duren Sawit, Jakarta Timur, Rabu (9/6/2021). Dinas Pendidikan DKI Jakarta menggelar uji coba pembelajaran tatap muka tahap 2 yang diikuti 226 sekolah salah satunya SDN Malakasari 13. Siswa yang ikut belajar tatap muka yang digelar pada pukul 07.00-09.00 WIB hanya 50% dari kapasitas. (Tribunnews/Jeprima) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19.

SKB tersebut mengatur penerapan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas yang rencananya dimulai pada bulan Juli mendatang.

Namun menjelang masa pembukaan sekolah tersebut, varian virus corona B.1.617 atau Delta asal India yang disebut lebih cepat menular daripada varian virus corona B.1.1.7 atau Alpha.

Terkait pertimbangan pembukaan sekolah, Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek Nunuk Suryani mengatakan panduan dari SKB telah mengatur pemberlakuan PTM terbatas sesuai perkembangan kondisi pandemi Covid-19.

"Terkait ada varian baru, jadi panduan itu sudah mengatur bahwa tidak serta merta sekolah boleh membuka begitu saja," ujar Nunuk dalam dialog virtual yang digelar Kemendikbudristek, Selasa (15/6/2021).

Baca juga: Kasus Corona Melonjak, DPR Minta Sekolah Tatap Muka Ditunda

Menurut Nunuk, penerapan PTM terbatas harus mendapatkan rekomendasi serta izin dari beberapa pihak terkait.

Izin pembukaan sekolah harus melalui pertimbangan dari pemerintah daerah melalui dinas pendidikan dan Satgas Covid-19.

"Jadi ada koordinasi panitia, Dinas Pendidikan yang akan memberikan perimbangan termasuk Satgas Covid-19. Apakah dibolehkan sekolah tersebut di lingkungan dimana itu boleh membuka, itu ada," ungkap Nunuk.

Panduan tersebut, kata Nunuk, mengatur ketentuan mengenai penerapan PTM terbatas.

"Jadi ada izin yg diperlukan dari panduan itu sebelum sekolah membuka. Jadi rekomendasi pihak terkait tetap dibutuhkan jika akan membuka PTM terbatas," jelas Nunuk.

Halaman
12
Penulis: Fahdi Fahlevi
Editor: Hasanudin Aco
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved