Breaking News:

Kerumunan Massa di Acara Rizieq Shihab

Bacakan Duplik, Kuasa Hukum Rizieq Shihab: Jaksa Harus Berani Pidanakan Pejabat yang Kerap Buat Onar

Tim kuasa hukum Rizieq Shihab meminta jaksa penuntut umum untuk turut menyeret para pejabat negara yang pernyataannya kerap membuat gaduh masyarakat.

Rizki Sandi Saputra
Terdakwa Muhammad Rizieq Shihab (MRS) bersama menantunya, Muhammad Hanif Alattas dan Dirut RS UMMI Andi Tatat dalam sidang pembacaan Duplik di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Kamis (17/6/2021). 

Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim kuasa hukum Muhammad Rizieq Shihab (MRS), meminta jaksa penuntut umum (JPU) untuk turut menyeret para pejabat negara yang pernyataannya kerap membuat gaduh masyarakat.

Terlebih kata dia, pernyataan tersebut kerap dilayangkan para pejabat di saat masyarakat sedang bertahan di tengah pandemi Covid-19.

Hal itu diungkapkan tim kuasa hukum Rizieq Shihab dalam sidang lanjutan pembacaan duplik atas replik dari jaksa yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (17/6/2021).

Mulanya, kuasa hukum Rizieq menjelaskan makna keonaran yang dijadikan rujukan jaksa untuk menuntut para terdakwa, yakni membuat keresahan dan pro kontra.

Dari pernyataan itulah, kuasa hukum Rizieq menyimpulkan harusnya jaksa turut memidanakan para pejabat yang sering membuat pernyataan membuat gaduh di tengah masyarakat.

Baca juga: Dituding Perburuk Kondisi Kesehatan Masyarakat, Menantu Rizieq Shihab: Pernyataan Jaksa Tak Berdasar

"Logika Penuntut Umum sendiri yang menganggap definisi keonaran sekedar keresahan dan pro kontra, maka harusnya penuntut umum menyeret mereka seperti menteri atau pejabat setingkat menteri yang justru dalam kondisi ia menjabat posisi menteri negara atau pejabat setingkat menteri sering membuat kegaduhan dan keresahan akibat pernyataan bohong dan tidak bertanggung jawab," kata seorang kuasa hukum dalam persidangan.

Lantas kuasa hukum Rizieq memaparkan beberapa contoh pernyataan pejabat yang dinilai membuat gaduh.

Pertama, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang mengatakan “Yang membuat itu menjadi besar adalah penyakit sosial yang ada. Itu sebabnya kejahatan lebih banyak terjadi di daerah-daerah miskin. Slum areas (daerah kumuh), bukan di Menteng. Anak-anak Menteng tidak, tapi coba pergi ke Tanjung Priok. Di situ ada kriminal, lahir dari kemiskinan,”

Baca juga: Rizieq Shihab Bandingkan Perkaranya dengan Kerumunan McDonalds

Pernyataan tersebut kata kuasa hukum, membuat resah warga Tanjung Priok.

Halaman
123
Penulis: Rizki Sandi Saputra
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved