Breaking News:

Seleksi Kepegawaian di KPK

Komnas HAM Butuh Keterangan Empat Pimpinan KPK Lain Untuk Ungkap Polemik TWK

Komnas HAM masih memberikan kesempatan terhadap empat pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna memenuhi panggilan klarifikasi terkait TWK.

TRIBUNNEWS/Jeprima
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron saat memberikan keterangan pers di Gedung Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Jakarta Selatan, Kamis (17/6/2021). Ghufron datang untuk memberikan klarifikasi terkait dugaan pelanggaran HAM yang dilaporkan ke Komnas HAM pada proses tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK. Ghufron menyebut, TWK merupakan bagian dari proses alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN). Sedangkan, Badan Kepegawaian Negara (BKN) merupakan lembaga yang melaksanakan TWK pegawai KPK tersebut. Tribunnews/Jeprima 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) masih memberikan kesempatan terhadap empat pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna memenuhi undangan klarifikasi soal polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Empat pimpinan KPK yang belum memenuhi panggilan Komnas HAM di antaranya Firli Bahuri, Lili Pintauli Siregar, Nawawi Pomolango, dan Alexander Marwata.

Selain itu, Komnas HAM pun melayangkan panggilan terhadap Sekretaris Jenderal KPK Cahya Harefa.

Diketahui, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron datang memenuhi undangan Komnas HAM, Kamis (17/6/2021).

Ia memberikan klarifikasi perihal dugaan pelanggaran HAM pada pelaksanaan TWK.

Dugaan itu diadukan 75 pegawai KPK yang dibebastugaskan lantaran tidak lulus TWK.

Baca juga: Komnas HAM Sebut Ada 3 Pertanyaan yang Tak Bisa Dijawab Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Terkait TWK

"Karenanya kami memberikan kesempatan kepada pimpinan yang lain untuk datang ke Komnas HAM untuk memberikan klarifikasi," kata Komisioner Komnas HAM Choirul Anam di kantornya, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (17/6/2021).

Undangan permintaan klarifikasi sebelumnya dilayangkan Komnas HAM yang ditujukan kepada lima pimpinan dan sekjen KPK.

Ia mengatakan, Ghufron memenuhi undangan Komnas HAM sebagai perwakilan para pihak tersebut lantaran keputusan lembaga antirasuah bersifat kolektif kolegial antarpimpinan.

Baca juga: Nurul Ghufron Klarifikasi ke Komnas HAM soal Isu Taliban di KPK

Halaman
12
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved