Breaking News:

Kemnaker Perkuat Konsolidasi Kebijakan Satu Data Ketenagakerjaan 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengatakan koordinasi dan kerja sama antar instansi di Pusat dan daerah diperlukan

screenshot
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah 

Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan memperkuat  kebijakan Satu Data Ketenagakerjaan dengan melakukan koordinasi dan kerja sama antar instansi ketenagakerjaan, mulai dari tingkat pusat sampai dengan provinsi dan kabupaten/kota.

Hal ini dilakukan sebagai upaya menciptakan ekosistem satu data ketenagakerjaan yang saling terintegrasi dan terpadu antara pusat dan daerah.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengatakan koordinasi dan kerja sama antar instansi di Pusat dan daerah diperlukan untuk mendukung reformasi tata kelola data ketenagakerjaan.

"Melalui kebijakan Satu Data Ketenagakerjaan menjadi hal yang fundamental dalam menentukan keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan," kata Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, di Jakarta pada Rabu (30/6).

Baca juga: Menaker Ida Bahas Pembangunan BLK Komunitas dengan Bupati Teluk Wondama

Menaker Ida mengatakan, kebijakan Satu Data Ketenagakerjaan merupakan implementasi dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Termasuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Satu Data Ketenagakerjaan yang  menandai dimulainya Kebijakan Satu Data Indonesia, khususnya di bidang Ketenagakerjaan.

Kebijakan ini telah dilaunching pada tanggal 5 November 2020 yang lalu 

“Kebijakan ini merupakan pembenahan tata kelola pemerintah di sektor ketenagakerjaan untuk menghasilkan data ketenagakerjaan yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakes dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah," kata Menaker Ida.

Satu Data Ketenagakerjaan akan mencakup perencanaan ketenagakerjaan, peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, penyelenggaraan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, pengawasan pelaksanaan norma kerja dan K3 di tempat kerja, serta evaluasi hasil pembangunan ketenagakerjaan.

Halaman
12
Penulis: Larasati Dyah Utami
Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved