Breaking News:

Penanganan Covid

Aturan Tambahan PPKM Darurat Jawa-Bali untuk Pemerintah Daerah, Ada Sanksi Menanti jika Tak Patuh

Pemerintah Daerah di Jawa-Bali akan dikenai sanksi jika tak melaksanakan PPKM Darurat yang mulai berlaku 3 hingga 20 Juli 2021.

Tribunnews/Irwan Rismawan
Suasana aktivitas di pusat perbelanjaan Mal Kasablanka, Jakarta, Kamis (24/6/2021). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro terkait lonjakan kasus Covid-19 pada periode 22 Juni-5 Juli yang salah satunya yakni pembatasan pengunjung mal dan pembatasan jam operasional. Tribunnews/Irwan Rismawan 

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan Pemerintah akan melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa-Bali yang mulai berlaku pada 3 hingga 20 Juli 2021.

Keputusan ini diambil setelah kasus Covid-19 melonjak dalam beberapa hari terakhir.

"Pandemi Covid-19 dalam beberapa hari terakhir ini berkembang sangat cepat karena varian baru yang juga menjadi persoalan serius di banyak negara."

"Saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM Darurat sejak tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021, khusus di Jawa dan Bali," kata Jokowi dalam live yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (1/7/2021).

PPKM Darurat ini akan meliputi pembatasan-pembatasan aktivitas masyarakat yang lebih ketat daripada yang selama ini sudah berlaku.

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto saat melaksanakan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke Puskesmas Pejuang Bekasi dan Posko PPKM Skala Mikro Kelurahan Marga Jaya Bekasi Selatan, Kota Bekasi pada Sabtu (26/6/2021).
Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto saat melaksanakan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke Puskesmas Pejuang Bekasi dan Posko PPKM Skala Mikro Kelurahan Marga Jaya Bekasi Selatan, Kota Bekasi pada Sabtu (26/6/2021). (Puspen TNI)

Baca juga: PPKM Darurat: Resepsi Penikahan Maksimal 30 Orang Tidak Boleh Makan di Tempat

Baca juga: Apa Itu Sektor Non Esensial? Satu dari Beberapa Poin dalam Aturan PPKM Darurat Jawa-Bali

Dalam konferensi pers oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, pada Kamis, terdapat aturan tambahan selama PPKM Darurat di Jawa-Bali untuk Pemerintah Daerah.

Satu di antaranya adalah Gubernur, Bupati, dan Wali Kota akan dikenai sanksi tertulis hingga pemberhentian sementara jika tak melaksanakan PPKM Darurat.

Aturan tambahan PPKM Darurat untuk Pemerintah Daerah

1. Gubernur berwenang mengalihkan alokasi kebutuhan vaksin dari Kabupaten/Kota yang kelebihan alokasi vaksin kepada Kabupaten/Kota yang kekurangan alokasi vaksin;

2. Gubernur, Bupati, dan Wali Kota melarang setiap bentuk aktivitas/kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan;

Halaman
1234
Sumber: TribunSolo.com
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved