Breaking News:

Virus Corona

5 Perintah Kapolri kepada Kapolda di Jawa-Bali, Tindak Penimbun dan Penjual Obat di Atas HET

Surat Telegram dari Kapolri itu ditujukan kepada para Kapolda dan bersifat perintah, berisi 5 poin penting.

Puspen TNI
Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto bersama Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo saat meninjau serbuan vaksinasi bagi 800 orang di Kawasan Kampung Budaya Betawi Setu Babakan, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Kamis (1/7/2021). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pasien Covid-19 yang melakukan isolasi mandiri tengah menghadapi dua persoalan penting. Stok obat dan oksigen yang langka. Pasca diterapkannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, sebagian masyarakat melakukan aksi panic buying.

Mereka sengaja memborong berbagai kebutuhan pokok termasuk ketersediaan masker, tabung oksigen, obat-obatan, dan vitamin.

Alhasil, selain stok yang langka, harga berbagai kebutuhan termasuk obat dan sembako kini membumbung tinggi.

Padahal di saat yang sama para yang terpapar Covid-19 membutuhkan barang-barang tersebut. Jika mereka tidak segera memperolehnya, akan berdampak pada ancaman jiwa.

Menindaklanjuti fenomena tersebut, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan jajarannya untuk menindak para spekulan yang mempermainkan harga obat-obatan Covid-19 hingga alat kesehatan di masa kritis Corona.

Perintah yang dituangkan dalam Surat Telegram bernomor ST/1373/VII/H.U.K/7.1./2021 terkait penegakan hukum di masa PPKM darurat Jawa dan Bali itu ditandatangi langsung Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto.

Surat Telegram itu ditujukan kepada para Kapolda dan bersifat perintah, berisi 5 poin penting.

Yakni, melakukan pengawasan terkait kepatuhan semua pihak dalam menjalankan PPKM darurat dan pengendalian HET obat dalam masa pandemi Covid-19, melakukan penegakan hukum secara tegas terhadap pelaku usaha yang melakukan penimbunan serta penjualan obat di atas HET sehingga masyarakat sulit mendapatkan obat dan alkes.

Kemudian melakukan penegakan hukum secara tegas terhadap tindakan yang menghambat segala upaya Pemerintah dalam melakukan penanggulangan wabah Covid-19, termasuk terhadap penyebaran berita bohong/hoaks, mempelajari, memahami serta melakukan koordinasi dengan pihak Kejaksaan terkait penerapan pasal-pasal yang dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana di masa pandemi Covid-19, dan terakhir melaporkan hasil kegiatan kepada Kapolri up Kabareskrim.

Baca juga: DPR Minta Pelaku Penimbun Obat Covid-19 Dihukum Berat

Agus mengatakan, Polri dalam hal PPKM Darurat mendukung penuh kebijakan Pemerintah Pusat. "Polri mendukung penuh penerapan PPKM Darurat Jawa-Bali 3-20 Juli 2021," kata Agus dalam keterangannya, Minggu (4/7/2021).

Baca juga: Disinyalir Ada Praktik Penimbunan Hingga Harga Naik, Polisi Diminta Razia Penjualan Tabung Oksigen

Halaman
123
Editor: Choirul Arifin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved