Jalan 5 Hari, Simak 4 Upaya Pemerintah Tangani PPKM Darurat, Termasuk Beri Bansos 10 Juta Keluarga

TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah saat ini tengah melakukan upaya-upaya demi menangani stabilitas ekonomi masyarakat dalam masa Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Untuk diketahui, jalan lima hari PPKM Darurat, mulai dari tanggal 3 Juli 2021, pemerintah secara bertahap telah melakukan berbagai upaya.

Mulai dari pemberian bantuan sosial tunai, dana hibah pelaku pariwisata hingga layanan medis online bagi masyarakat.

Selain itu, pemerintah juga memikirkan bagaimana stok persediaan beras negara tercukupi.

Baca juga: PPKM Darurat, Cadangan Beras Pemerintah di Level Aman 1,4 Juta Ton

Baca juga: Pimpinan DPR Sayangkan Banyak Masyarakat Nekat Terobos Penyekatan PPKM Darurat

Lebih lanjutnya, simak empat upaya pemerintah tangani PPKM darurat berikut ini:

Pemerintah Beri Bansos Tunai Bagi 10 Juta Keluarga

Dalam PPKM Darurat ini, pemerintah secara bertahap mulai menyalurkan Bantuan Sosial Tunai (BST) kepada masyarakat yang terdampak PPKM Darurat.

Dikutip dari Tribunnews.com, hal tersebut diungkap oleh Menteri Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhajir Effendi, Selasa (6/7/2021).

Menko PMK mengatakan, pemerintah telah mulai menyalurkan Bansos Tunai kepada 10 Juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdampak, termasuk keluarga miskin baru.

Penyaluran, kata Muhadjir, telah dilakukan secara bertahap melalui Bank Himbara dan PT Pos.

"Sekarang ini secara bertahap sudah tersalurkan. Artinya sudah dikirim ke rekening- rekening untuk yang lewat Bank Himbara."

"Sedangkan yang untuk PT Pos juga sudah mulai ada pengantaran uang langsung kepada keluarga penerima manfaat," ujar Muhadjir.

Baca juga: BSI Ubah Skema Migrasi Nasabah di Massa PPKM Darurat

Baca juga: 2 Anggota Ormas Terjaring Razia PPKM Darurat di Bekasi, Ketahuan Bawa Senpi & Belati saat Digeledah

Muhadjir optimis penyaluran bansos pada masa PPKM Darurat kali ini akan berjalan lebih baik dari masa PSBB ketat tahun lalu.

Mengingat, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) saat ini sudah terverifikasi lebih baik sejak masa penyaluran bansos tahun lalu.

"InsyaAllah data yang sekarang ini jauh lebih rapi lebih bisa dipertanggungjawabkan daripada data tahun lalu," kata Muhadjir.