Breaking News:

Pengikut Rizieq Shihab Tewas

Luncurkan Buku Terkait Tewasnya 6 Pengawal Rizieq Shihab, TP3 Dorong Pengadilan HAM Digelar

TP3 enam pengawal Rizieq Shihab meluncurkan Buku Putih Pelanggaran HAM Berat Pembunuhan Enam Pengawal HRS secara daring

KOMPAS IMAGES
Marwan Batubara 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) enam pengawal Rizieq Shihab meluncurkan Buku Putih Pelanggaran HAM Berat Pembunuhan Enam Pengawal HRS secara daring, Rabu (7/7/2021).

Berdasarkan fakta, data, dan analisis dalam buku tersebut, TP3 mendorong pengadilan HAM digelar.

Anggota Tim TP3 Marwan Batubara mengatakan fakta, data, analisa dalam buku tersebut menyatakan peristiwa itu bukan merupakan tindak pidana biasa dan bukan dilakukan hanya Polisi saja melainkan melibatkan kekuatan bersenjata lain dan aparat negara lain secara sistematis.

Karena itu, kata dia, peristiwa itu merupakan kejahatan yang memenuhi kriteria sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan sehingga merupakan pelanggaran HAM berat yang mengharuskan diselenggarakannya pengadilan HAM sesuai dengan UU 26/2000 tentang pengadilan HAM.

Buku tersebut, kata Marwan, juga merupakan jawaban atas sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah mempersilakan TP3 menyampaikan temuan-temuan dan hasil kajiannya untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam penuntasan peristiwa pembunuhan enam pengawal HRS.

Baca juga: TP3 Sebut Telah Sampaikan Buku Putih Terkait Tewasnya 6 Pengawal Rizieq Shihab kepada Mahfud MD

Tawaran tersebut, kata dia, disampaikan Jokowi kepada TP3 pada tanggal 9 Maret 2019 di Istana Merdeka.

Hal itu disampaikannya saat peluncuran Buku Putih Pelanggaran HAM Berat Pembunuhan Enam Pengawal HRS yang disiarkan di kanal Youtube FNN TV, Rabu (7/7/2021).

"Janji Presiden untuk menangani perkara ini secara transparan, adil, dan dapat diterima publik hanyalah mungkin jika pengadilan HAM digelar serta menggunakan fasilitas UU nomor 26 Tahun 2000 yang memberikan kesempatan untuk dapat mengajak peran serta TP3 dan atau masyarakat pegiat HAM sebagai anggota ad hoc penyidik, ad hoc penyelidik, dan ad hoc penuntut umum, dan hakim ad hoc dalam pengadilan HAM yang jika nanti akan benar-benar diselenggarakan," kata dia.

Baca juga: Amien Rais: TNI dan Polri Secara Kelembagaan Tidak Terlibat Dalam Peristiwa Tewasnya 6 Pengawal HRS

Selain itu, hal yang lebih penting, kata dia, adalah bahwa buku tersebut dapat menjawab pertanyaan publik perihal bagaimana dan siapa sebenarnya yang harus bertanggung jawab dalam peristiwa tersebut.

"Buku ini banyak membeberkan fakta dan analisis yang belum pernah dimuat media massa terlebih media utama atau mainstream," kata Marwan.

Baca juga: Dua Tersangka Penembak Laskar Pengawal Rizieq Masih Berstatus Anggota Polri

Marwan menjelaskan misi pokok TP3 adalah melakukan pengawalan dalam menjalankan misinya antara lain menguji kebenaran langkah dan pernyataan pemerintah maupun penegak hukum sehubungan dengan pembunuhan atas enam warga negara Indonesia yang kebetulan meruoakan Laskar FPI atau pengawal HRS.

"Keberadaan TP3 adalah perwujudan peran serta masyarakat yang oleh pasal 100 UU 39/1999 tentang HAM memang diberikan hak untuk berpartisipasi dalam perlindungan, penegakkan, dan pemajuan hak asasi manusia," kata dia.

Penulis: Gita Irawan
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved