Sempat Ngaku Siap Dihukum Mati, Kini Edhy Kecewa Divonis 5 Tahun Penjara dan Pertimbangkan Banding

TRIBUNNEWS.COM - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo, mengungkapkan kekecewaannya atas vonis lima tahun penjara yang diterimanya dalam kasus suap ekspor benih bening lobster (BBL) atau benur.

Menurut Edhy, vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta pada Kamis (15/7/2021), tak sesuai dengan fakta persidangan.

"Saya sedih, jadi hasil ini masih tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan," kata Edhy, saat hendak dibawa kembali ke Rumah tahanan KPK, dikutip dari tayangan Youtube, Kompas TV, Jumat (16/7/2021).

Kendati demikian, Edhy mengormati putusan peradilan dan akan tetap mengikutip proses hukum yang tengah berjalan.

Sementara, terkait pengajuan banding, Edhy mengaku akan mempertimbangkannya terlebih dahulu.

"Tapi ya inilah proses peradilan di kita, saya akan terus melakukan proses, tapi kasih waktu berpikir (untuk mengajukan banding). Terima kasih," tambahnya.

Kekecewaan Edhy Prabowo atas vonis lima tahun penjara ini nyatanya tidak sesuai dengan pernyataannya pada akhir Februari 2021 lalu.

Kala itu, Edhy yang menghadap awak media setelah tertangkap KPK, mengaku siap dihukum mati, jika terbukti bersalah.

Edhy menegaskan, dirinya tidak akan lari dari kesalahannya dan tetap bertanggung jawab.

Baca juga: Edhy Prabowo Divonis 5 Tahun Penjara: KPK Mengapresiasi, ICW Nilai Lebih Pantas Diganjar 20 Tahun

"Sekali lagi kalau memang saya dianggap salah, saya tidak lari dari kesalahan, saya tetap tanggung jawab," ujar Edhy, Senin (22/2/2021), dikutip Tribunnews dari Kompas.com.

Tak hanya itu, Edhy juga mengaku siap menerima hukuman lebih dari hukuman mati demi masyarakat Indonesia.

"Jangankan dihukum mati, lebih dari itu pun saya siap yang penting demi masyarakat saya," tegas Edhy.

"Saya tidak bicara lantang dengan menutupi kesalahan, saya tidak berlari dari kesalahan yang ada. Silakan proses peradilan berjalan," jelasnya.

Lebih lanjut, Edhy mengatakan, setiap kebijakan yang ia ambil selama menjadi menteri adalah untuk kepentingan masyarakat.

Edhy menyebutkan, jika ia harus masuk penjara karena kebijakan yang dibuat, hal itu sudah menjadi risikonya.

"Intinya adalah setiap kebijakan yang saya ambil untuk kepentingan masyarakat."

"Kalau atas dasar masyarakat itu harus menanggung akibat akhirnya saya dipenjara, itu sudah risiko bagi saya," ungkapnya.

Edhy Prabowo Divonis 5 Tahun Penjara

Sebelumnya diberitakan Tribunnews, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo, divonis 5 tahun penjara dan denda Rp 400 juta subsider 6 bulan dalam kasus suap ekspor benih bening lobster (BBL) atau benur.

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menyatakan, Edhy Prabowo bersama bawahannya terbukti menerima suap 77 ribu dolar AS dan Rp24,6 miliar untuk mempermudah pengajuan ekspor benur.

"Menyatakan terdakwa Edhy Prabowo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah."

"Melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," kata Ketua Majelis Hakim Albertus Usada, dalam sidang yang disiarkan secara daring, Kamis (15/7/2021).

Baca juga: JPU KPK Pelajari Vonis 5 Tahun Penjara Edhy Prabowo, Rekomendasinya Akan Disampaikan Kepada Pimpinan

Selain pidana pokok, hakim juga mewajibkan Edhy Prabowo membayar uang pengganti sebanyak 77 ribu dolar AS dan Rp9,6 miliar.

Hakim juga mencabut hak politik Edhy Prabowo untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 tahun setelah menjalani pidana pokok.

Majelis hakim menimbang, hal yang memberatkan, Edhy Prabowo dianggap tidak mendukung program pemberantasan korupsi, tidak memberikan teladan yang baik dan menikmati uang hasil korupsinya.

Sementara, pertimbangan yang meringankan, Edhy dianggap berlaku sopan, belum pernah dihukum dan harta hasil korupsi telah disita.

Baca juga: KPK Apresiasi Vonis 5 Tahun Penjara Terhadap Edhy Prabowo

Menanggapi putusan ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku menghormati dan mengapresiasi vonis 5 tahun penjara kepada Edhy Prabowo.

Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kuding mengatakan, vonis majelis hakim sama dengan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) KPK yaitu 5 tahun penjara.

"Kami menghormati dan mengapresiasi putusan majelis hakim terhadap para terdakwa."

"Secara umum telah memenuhi seluruh isi analisis yuridis dalam tuntutan tim JPU," kata Ipi, Jumat (16/7/2021).

Baca juga: KPK Harap Majelis Hakim Pertimbangkan Fakta Hukum Saat Vonis Edhy Prabowo

Namun demikian, sebagaimana dinyatakan tim JPU KPK dalam sidang putusan, KPK masih bersikap pikir-pikir terkait putusan tersebut.

Lebih lanjut, menurut Ipi, KPK akan menunggu salinan putusan lengkap dan tim JPU akan mempelajari pertimbangan majelis hakim.

"Untuk kemudian membuat analisis dan rekomendasi kepada pimpinan," kata Ipi.

(Tribunnews.com/Maliana/Ilham Rian Pratama, Kompas.com/Irfan Kamil)

Berita lain terkait OTT Menteri KKP