Breaking News:

Virus Corona

Minta Pemerintah Evaluasi PPKM, PKS: Testing Terus Turun, Positivity Rate Tambah Tinggi

Anggota Komisi IX DPR Fraksi PKS Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah agar mengevaluasi PPKM secara menyeluruh, jangan hanya gonta ganti istilah

dpr.go.id
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah memutuskan memperpanjang  Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali hingga 25 Juli guna menekan lonjakan kasus Covid-19.

Pada Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Tito Karnavian Nomor 22 Tahun 2021 PPKM Darurat Jawa-Bali kini disebut sebagai PPKM Level 4.

Kemudian Inmendagri Nomor 23 Tahun 2021 mengatur perpanjangan PPKM Mikro untuk wilayah di 27 provinsi lainnya.

Baca juga: Sekjen DPR Rangkap Jabatan, Pengamat : Pimpinan DPR Harus Bersikap

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah agar mengevaluasi PPKM secara menyeluruh, jangan hanya gonta ganti istilah.

"Harus ada evaluasi komprehensif terhadap pelaksanaan PPKM untuk mengukur efektivitasnya, bukan hanya gonta-ganti istilah. Jumlah testing kita turun drastis  hingga 68 persen dalam tiga hari terakhir. Angka positivity rate kita juga meningkat hingga 30 persen dalam sepekan terakhir," kata Netty melalui keterangannya, Kamis (22/7/2021).

Menurut Ketua Tim Covid-19 FPKS DPR RI ini, klaim bahwa kasus mengalami penurunan,  tidak bermakna apa-apa jika testing kita rendah.

Oleh karena itu, pemerintah harus memiliki indikator kuantitatif  dalam mengukur keberhasilan PPKM.

"Misalnya, berapa rerata tingkat BOR yang bisa ditolerir, berapa banyak pasien isoman yang terpantau, bagaimana dengan ketersediaan obat, SDM nakes, oksigen, APD dan alkes lainnya," katanya.

Baca juga: Soal Penanganan Covid-19, Luhut, Erick Thohir dan Ridwan Kamil Sampaikan Permintaan Maaf

Data kuantitatif tersebut penting diperhatikan, lanjut Netty, mengingat lonjakan kasus dan perluasan pandemi juga diukur secara angka.

"Bagaimana pemerintah dapat membangun kepercayaan publik bahwa PPKM efektif  jika kurang didukung angka statistik yang jelas dan transparan," ujarnya.

Halaman
12
Penulis: chaerul umam
Editor: Theresia Felisiani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved