Kasus Djoko Tjandra
KY Soroti Putusan PT DKI Jakarta yang Memberi Diskon Hukuman Djoko Tjandra
Komisi Yudisial (KY) menyoroti putusan Pengadilan Tinggi (PT) DKI yang mendiskon hukuman Djoko Tjandra atas perkara dugaan suap pengurusan fatwa Mahka
Penulis:
Ilham Rian Pratama
Editor:
Johnson Simanjuntak
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Yudisial (KY) menyoroti putusan Pengadilan Tinggi (PT) DKI yang mendiskon hukuman Djoko Tjandra atas perkara dugaan suap pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) dan pengurusan red notice interpol Polri.
Dalam putusan banding, majelis hakim PT DKI Jakarta menjatuhkan hukuman 3 tahun dan 6 bulan pidana penjara lantaran terbukti menyuap Irjen Napoleon dan Brigjen Prasetijo terkait pengurusan penghapusan red notice serta menyuap Jaksa Pinangki Sirna Malasari terkait upaya permohonan fatwa MA.
Hukuman PT DKI tersebut berkurang setahun dari putusan Pengadilan Tipikor Jakarta yang menghukum Djoko Tjandra dengan hukuman 4 tahun dan 6 bulan pidana penjara.
"KY sesuai kewenangannya dalam melakukan anotasi terhadap putusan akan melakukan kajian atas putusan pengadilan," ujar Juru Bicara KY Miko Ginting dalam keterangannya, Rabu (28/7/2021).
Baca juga: Hukuman Djoko Tjandra Disunat 1 Tahun Penjara
Miko menggarisbawahi, KY sangat menaruh perhatian terhadap putusan PT DKI terhadap Djoko Tjandra dan beberapa putusan pengadilan lainnya, terutama dari pertimbangan akan pentingnya sensitivitas keadilan bagi masyarakat.
Ditambah lagi, kata Miko, putusan pengadilan erat kaitannya dengan kepercayaan masyarakat terhadap kehormatan hakim dan integritas pengadilan.
Untuk itu, KY juga elemen masyarakat lainnya, seperti akademisi, peneliti dan organisasi masyarakat untuk mengkaji putusan PT DKI tersebut.
"Anotasi terhadap putusan ini juga dapat diperkuat melalui kajian dari berbagai elemen masyarakat, baik akademisi, peneliti, dan organisasi masyarakat sipil," kata dia.
