Minggu, 31 Agustus 2025

Pengamat: Semua Kebijakan Jokowi Dikritik, Demokrat Sekarang Sudah Jadi Oposisi

Karyono Wibowo menilai bahwa Partai Demokrat kini telah merubah posisi politiknya dari Partai Penyeimbang menjadi partai Oposisi.

Penulis: Taufik Ismail
Editor: Hasanudin Aco
Warta Kota/Nur Ichsan
Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) didampingi jajaran pengurus dan pendukung setianya menyampaikan pesan pertamanya usai partai yang dipimpinnya dinyatakan sah oleh pemerintah, di Jakarta, Rabu (31/3/2021). Sebelumnya, pemerintah melalui Kemenkumham telah menolak Partai Demokrat versi KLB dan memutuskan DPP Partai Demokrat pimpinan AHY adalah partai yang sah. Warta Kota/Nur Ichsan 

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA -  Pengamat Politik yang juga Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menilai bahwa Partai Demokrat kini telah merubah posisi politiknya dari Partai Penyeimbang menjadi partai Oposisi.

Penilaian tersebut didasarkan pada tingginya intensitas atau frekuensi kritik Partai Demokrat kepada Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Dalam satu-dua Bulan terkahir misalnya Demokrat mengkritik penanganan Pandemi, Cat Pesawat Kepresidenan, hingga terkahir politikus Demokrat Rachlan Nashidik yang mengunggah karikatur Jokowi yang ditempeli sejumlah tulisan di akun twitter-nya yang dinilai sejumlah pihak sebagai penghinaan.

"Produksi kritiknya terus-terusan, frekuensinya semakin sering, kebijakan Pandemi, cat pesawat hingga membandingkan Jokowi dan SBY. Apapun di kritik, ini menunjukkan kalau Demokrat sedang merubah posisinya dari partai penyeimbang atau yang banyak disebut oposisi banci menjadi oposisi murni," kata Karyono kepada Tribunnews.com, Senin (9/8/2021).

Baca juga: Demokrat: Pemerintah Jangan Main-main dengan Nyawa Rakyat

Hal itu kata dia, berbeda dengan posisi pada periode 2014-2019, Demokrat memilih menjadi penyeimbang dengan menyisipkan sejumlah apresiasi pada pemerintahan, atau mengkritik pemerintah disertai dengan solusinya.

Perubahan posisi Demokrat tersebut kata dia bukan tanpa alasan. Demokrat kata Karyono memilih posisi diametral atau berhadap dengan pemerintah Jokowi untuk tujuan Pemilu 2024.

Partai Demokrat berharap pada ceruk pemilih yang tidak puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

"Tentu harapannya dengan mendowngrade kinerja pemerintah atau performance pemerintah efeknya meningkatkan ketidakpercayaan atau ketidakpuasan terhadap Jokowi, sehingga ada peluang untuk menggaet pemilih," kata dia.

Demokrat kata Karyono menyasar pemilih yang selama ini diambil oleh PKS. Pada 2019 lalu, suara PKS meningkat signifikan berkat posisi yang secara konsisten menjadi oposisi.

Pada Pileg 2014 PKS meraih 6,79 persen suara kemudian naik pada Pileg 2019 dengan mengantongi 8,21 persen suara.
Pada periode yang sama suara Demokrat justru menurun karena posisi sebagai penyeimbang.

"Pemilih yang tidak puas denga kinerja pemerintah banyak diambil oleh partai oposisi seperti PKS. sehingga suara PKS di 2019 justru naik signifikan karena memang mengambil posisi diametral," katanya.

Demokrat juga kata Karyono berharap seperti PDIP yang secara konsisten menjadi oposisi selama dua periode pemerintahan SBY.

PDIP mampu memanage suara pemilih yang tidak puas dengan kinerja pemerintahan SBY.

Hanya saja kata Karyono, tidak mudah bagi Demokrat ingin seperti PDIP atau PKS.

Pertama partai yang dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono tidak memiliki konsistensi.

Halaman
12
Berita Terkait
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan