Breaking News:

PBB Sebut Jokowi Tolak Amandemen UUD 1945 dan Jabatan Presiden 3 Periode

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu petinggi parpol koalisi nonparlemen di Istana Kepresidenan, Rabu (1/9/2021).

Penulis: Nuryanti
YouTube Sekretariat Presiden
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam keterangan pers, Senin (30/8/2021). Jokowi tak ingin disalahkan soal tuduhan ingin memperpanjang masa jabatan menjadi tiga periode. 

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu petinggi parpol koalisi nonparlemen di Istana Kepresidenan pada Rabu (1/9/2021).

Dalam pertemuan itu hadir petinggi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Hanura, Partai Perindo, PKPI, dan Partai Bulan Bintang (PBB).

Sejumlah persoalan dibahas dalam pertemuan itu, khususnya terkait penanganan pandemi covid-19.

Diantara persoalan yang dibahas, muncul pembahasan terkait wacana Amandemen UUD 1945 dan juga perpanjangan masa jabatan presiden.

Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PBB, Afriansyah Noor.

Baca juga: Beda Sikap Parpol Koalisi Non-Parlemen Terkait Wacana Amandemen Terbatas 

Baca juga: Wakil Ketua MPR RI: Amandemen UUD 1945 Perlu Melibatkan Seluruh Elemen Bangsa

Sekjen DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Noor saat Pembukaan Pembekalan dan Pemantapan PW Muslimat Bulan Bintang DKI Jakarta
Sekjen DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Noor saat Pembukaan Pembekalan dan Pemantapan PW Muslimat Bulan Bintang DKI Jakarta (ABADI KINI)

Ia mengungkapkan, Presiden Jokowi menolak Amandemen UUD 1945.

Selain itu, Jokowi juga tak ingin disalahkan soal tuduhan ingin memperpanjang masa jabatan menjadi tiga periode.

"Soal amandemen ini, beliau menjawab, saya atau pemerintah tidak akan melakukan amandemen, baik terbuka atau terbatas," ujarnya, seperti dikutip dari YouTube Kompas TV, Kamis (2/9/2021).

"Yang jelas, saya enggak mau disalahkan, seolah-olah saya mau tiga periode atau diperpanjang," ucapnya menirukan perkataan Jokowi.

Baca juga: PD Sebut Tak Ada Urgensi Amandemen UUD 45: Konstitusi saat Ini Sudah Tepat

Baca juga: Haedar Nashir: Jangan Sampai Di Balik Gagasan Amandemen Menguat Kepentingan Pragmatis

Menurutnya, Jokowi juga tak akan terlibat apabila ada pengajuan Amandemen UUD 1945 tersebut.

Halaman
12
Sumber: TribunSolo.com
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved