Breaking News:

Data Pengguna eHac Bocor

Data Vaksin Presiden Bocor, Segera Bentuk Tim Pencari Fakta

Sertifikat vaksin Covid-19 milik Presiden Joko Widodo bocor dan gambar berikut barcode-nya tersebar di media sosial.

Penulis: Reynas Abdila
Editor: Choirul Arifin
Tribunnews/fin
Aplikasi eHAC Indonesia di Google Play Store. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) David Tobing menyerukan perlunya pembentukan tim pencari fakta terkait data vaksin Presiden RI Joko Widodo yang bocor.

Menurutnya, tim pencari fakta dapat mendalami dugaan kebocoran data Aplikasi PeduliLindungi serta supervisi kepada kementerian terkait yang mengoperasikan Aplikasi PeduliLIndungi agar mematuhi peraturan perundang-undangan.

“Hari ini saya membaca di media bahwa sertifikat vaksinasi presiden Jokowi beredar. Kalau memang benar, maka indikasi yang tidak baik,” kata David dikutip Sabtu (4/9/2021).

“Kita berharap ada respon positif dari pemerintah, khusunya Presiden dan Kementerian terkait atas usulan-usulan kami sehingga masyarakat pengguna aplikasi PeduliLindungi benar benar dilindungi hak atas data data pribadi mereka,” tegasnya.

Baca juga: Data eHAC Bocor, Apa Saja yang Harus Diwaspadai dan Perlu Dilakukan Masyarakat?

Pihaknya mengapresiasi Pemerintah karena sudah menerbitkan aplikasi ini sebagai respon atas situasi pandemi. 

Baca juga: Menguak Bocornya 1,3 Juta Data Pengguna Aplikasi eHAC, Siapa Harus Tanggung Jawab? 

“Tapi ada isu kebocoran data, dan minimnya upaya melindungi data masyarakat penggunanya. Padahal data yang diminta dan direkam oleh aplikasi tersebut cukup banyak dan akses yang dimintapun berlebihan”, ungkap David.

David juga mengirimkan surat kepada Kementrian Komunikasi dan Informatika, Kementerian BUMN dan Kementerian Kesehatan sebagai pembuat dan operator aplikasi PeduliLindungi agar mengambil tindakan tegas.

Pertama, menghapus tentang pembatasan tanggung jawab Penyelenggara Sistem Elektronik aplikasi PeduliLindungi atau setidak-tidaknya menyesuaikan ke peraturan perundang-undangan yang telah ada.

Kedua, menetapkan suatu sanksi dan kesediaan bertanggung jawab apabila terjadi kebocoran data masyarakat pengguna aplikasi PeduliLindungi. 

Baca juga: Diduga Bocor! Aplikasi eHAC Milik Pemerintah Dilaporkan Ekspos Lebih dari 1 Juta Data Pribadi

Halaman
12
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved