Sebut Jenderal Andika Berpeluang Jadi Panglima TNI, Dukungan Effendi Simbolon Mewakili Siapa?

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pegiat media sosial (medsos) Ferdinand Hutahean ikut menyoroti dukungan anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDIP, Effendi Simbolon kepada Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI.

Tidak hanya mendukung Jenderal Andika Perkasa, Effendi juga mendukung Letnan Jenderal (Letjen) Dudung Abdurachman sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).

"Jika secara pribadi, Efendi Simbolon menyatakan dukungan kepada KSAD Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI maka biasa saja dalam politik. Tapi jika pernyataan Effendi Simbolon sebagai anggota Komisi I DPR atau mewakili PDIP tentu tidak boleh. Karena Komisi I DPR terdiri dari berbagai fraksi atau partai," ujar Ferdinan, kepada wartawan, Senin (6/9/2021).

Ferdinan menilai, jika pun pernyataan Effendi mendukung Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI untuk mewakili PDIP, maka patut dipertanyakan juga.

Karena selama ini Effendi juga bukan sosok yang bisa dikategorikan mewakili sikap-sikap PDIP secara partai. Oleh karena itu Ferdinan menduga dukungan Effendi untuk Jenderal Andika hanya bersifat pribadi.

"Jadi dukungan kepada Jenderal Andika Perkasa hanya pernyataan pribadi Effendi Simbolon saja," ujarnya.

Ferdinan memaparkan dukungan Effendi kepada Andika Perkasa juga lumrah. Karena saat ini banyak juga politisi yang mendukung yang bersangkutan sebagai calon Panglima TNI untuk menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto.

Namun, kata dia, Effendi sebagai anggota PDIP mestinya bisa membedakan posisinya apakah sebagai DPR, sebagai anggota partai maupun pribadi.

"Kalau perlu pernyataan tersebut dilapisi sebagai pernyataan pribadi. Itu lumrah saja. Tapi kalau bicara sikap lembaga Komisi I DPR maupun PDIP, maka Effendi Simbolon tidak bisa mewakilinya. Jadi saya lihat ini hanya pernyataan pribadi. Jadi ya sah-sah saja. Namanya dukung mendukung," paparnya.

Baca juga: Letjen Dudung Disebut Calon KASAD Pengganti Jenderal Andika Perkasa, Rekam Jejak hingga Harta Rp 1 M

Terkait apakah Effendi Simbolon patut diberikan sanksi karena pernyataannya bisa dikatakan offside, Ferdinan menuturkan jika bicara sanksi maka sesuai aturan partai saja.

Dia mengaku tidak begitu mengetahui bagaimana aturan internal PDIP. Tapi sepanjang pernyataan Effendi Simbolon secara pribadi, maka hal itu tidak masalah dan tidak bisa diberikan sanksi.

Namun, jika pernyataannya mewakili dan merasa mewakili partai atau Komisi I DPR maka pernyataan Effendi bisa dikategorikan offside.

Oleh karena itu pernyataan Effendi itu patut diklarifikasi, apakah pernyataannya sebagai penyataan pribadi atau sikap partai atau DPR.

Ferdinan mengingatkan bahwa sebagai anggota partai, Effendi harus menahan pernyataan-pernyataan yang belum tentu nanti bisa seirama dengan sikap Partai.

"Karena itu akan membuat friksi dan perbedaan internal," tandasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Julius Widjojono mengatakan, kegiatan dukung mendukung terhadap sosok calon Panglima TNI merupakan sesuatu yang absurd.

Baca juga: Effendi Simbolon Sebut Kasad Andika Perkasa Paling Berpeluang Jadi Calon Panglima TNI

Sebab pemilihan dan pengangkatan Panglima TNI adalah sebuah rutinitas organisasi belaka. Selain itu pergantian Panglima TNI juga bukan kompetisi politik layaknya pemilihan terbuka.

"Semua ada aturannya, dipilih oleh Presiden sebagai hak prerogatif Presiden," ujar Laksamana Pertama TNI Julius Widjojono, dalam keterangannya, Minggu (5/9/2021).

Dalam kesempatan ini Julius juga mengungkapkan, sepanjang dua bulan terakhir sudah ada dua kelompok yang membuat acara untuk mendukung KSAL Laksamana TNI Yudo Margono sebagai calon Panglima TNI.

Ternyata setelah ditelusuri, kedua acara tersebut dilakukan oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab. Kedua acara tersebut jelas merugikan marwah institusi TNI AL dan KSAL secara pribadi.

"Karena kami adalah institusi negara yang loyal tegak lurus kepada Presiden RI, tidak berpolitik apalagi menggalang dukungan," tegasnya.

Diketahui, nama Jenderal Andika Perkasa dan nama Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono disebut-sebut menguat untuk menggantikan posisi Hadi.

Jika merujuk pada matra, saat ini Angkatan Laut yang mendapat giliran memegang tongkat komando TNI. Namun semua keputusan tetap berada di tangan Jokowi selaku presiden.