Breaking News:

Calon Panglima TNI

Kontras Beberkan Catatan Kritisnya Jelang Pergantian Panglima TNI

Pemantauan tersebut, kata Rivanlee, dilakukan selama kurang lebih tiga tahun yakni dari 2018 sampai September 2021.

Puspen TNI
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyampaikan catatan kritisnya menjelang masa pergantian Panglima TNI yang dinilai perlu diperhatikan presiden ataupun DPR.

Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Rivanlee Anandar mengatakan catatan kritis tersebut berangkat dari sejumlah pemantauan melalui media, pendampingan kasus, serta kebijakan-kebijakan, atau keputusan yang diambil selama kepemimpinan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.

Pemantauan tersebut, kata Rivanlee, dilakukan selama kurang lebih tiga tahun yakni dari 2018 sampai September 2021.

Rivanlee mengatakan catatan tersebut terkait sejumlah permasalahan yang hadir di tubuh TNI.

Pertama yakni terkait kembalinya TNI ke ranah sipil.

Baca juga: Sosok Staf Khusus Panglima TNI Letjen TNI Tiopan Aritonang, Bukan Orang Baru Marsekal Hadi

Terkait yang pertama KontraS menilai ada upaya yang dilakukan TNI atau melibatkan TNI pada ranah-ranah sipil di antaranya penempatan perwira non job pada ranah sipil.

Selain itu KontraS juga menilai ada keterlibatan berlebihan TNI dalam penanganan pandemi covid-19 meski keterlibatan TNI diperbolehkan dengan catatan tunduk pada otoritas sipil dan proporsional.

KontraS juga menyoroti keterlibatan TNI dalam penanganan aksi massa yang dinilai mengkhawatirkan mengingat berpotensi menimbulkan sejumlah konflik dengan masyarakat dan tindakan yang di luar prosedur.

KontraS juga menyoroti Komponen Cadangan sebagai penerapan UU PSDN. 

Halaman
1234
Penulis: Gita Irawan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved