Breaking News:

Seleksi Kepegawaian di KPK

Pemohon Sengketa Informasi TWK KPK Keberatan Dokumen yang Diminta Dinyatakan Rahasia Negara oleh BKN

Arif keberatan karena dokumen asli soal tertulis dan panduan wawancara yang dimohonkan pihaknya dinyatakan rahasia negara oleh BKN.

Kanal Youtube Komisi Informasi Pusat
Kuasa pemohon sengketa informasi terkait Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pegawai KPK, Arif Adiputro, dalam sidang virtual sengketa informasi terkait TWK Pegawai KPK antara FOINI sebagai pemohon dan BKN serta KPK sebagai termohon yang dinyatakan terbuka untuk umum dan disiarkan secara langsung pada Senin (20/9/2021). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kuasa pemohon sengketa informasi terkait Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pegawai KPK, Arif Adiputro, antara FOINI selaku pemohon dan BKN serta KPK selaku termohon mengungkapkan keberatannya dalam sidang sengketa informasi yang digelar virtual di kanal Youtube Komisi Informasi Pusat pada Senin (20/9/2021).

Arif keberatan karena dokumen asli soal tertulis dan panduan wawancara yang dimohonkan pihaknya dinyatakan rahasia negara oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Arif mengatakan, karena pihak yang memiliki informasi yang dimohonkan tersebut dinyatakan milik Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat, maka seharusnya BKN tidak berwenang menyatakan dokumen tersebut rahasia negara.

Baca juga: KPK Ungkap Materi TWK Pegawainya Pakai Alat untuk Menyaring Prajurit TNI

Menurutnya, pihak yang berwenang menyatakan status dokumen tersebut adalah Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat.

Hal tersebut disampaikannya dalam sidang virtual sengketa informasi terkait TWK Pegawai KPK antara FOINI sebagai pemohon dan BKN serta KPK sebagai termohon yang dinyatakan terbuka untuk umum dan disiarkan secara langsung di kanal Youtube Komisi Informasi Pusat pada Senin (20/9/2021) dimulai pukul 13.00 WIB.

"Seharusnya BKN tidak boleh menyatakan bahwa informasi itu tertutup dan dikecualikan. Dan itu yang memiliki wewenang itu adalah TNI AD itu sendiri, Dinas Psikologi TNI AD," kata Arif kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat.

Baca juga: Ombudsman: Presiden Tidak Bisa Abaikan Rekomendasi Terkait TWK Pegawai KPK

Ia berharap ada hasil uji konsekuensi dari BKN yang menunjukkan bahwa informasi tersebut masuk dalam daftar informasi yang dikecualikan.

"Jadi harapannya memang harusnya ada uji konsekuensi tersendiri dari BKN menunjukkan bahwa ini adalah daftar informasi yang dikecualikan, dan ada koordinasi dengan Dinas Psikologi TNI AD, dan BKN tidak memiliki wewenang seharusnya di situ," kata Arif.

Ia juga mengklarifikasi sikap KPK terkait status dokumen tersebut apakah tidak dikuasai atau dikecualikan.

Ia mengaku heran mengapa KPK tidak memiliki informasi perihal asesmen yang dilakukan terhadap pegawainya sendiri.

Halaman
12
Penulis: Gita Irawan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved