Breaking News:

Pemilu 2024

Pemerintah Usul Pemilu 2024 Digelar 15 Mei, Begini Respons Komisi II DPR

Pemerintah harus meminta masukan dan pendapat dari berbagai ahli sebelum menganggap tanggal tertentu ideal untuk hari coblosan pemilu 2024. 

Tribunnews
Ilustrasi Pemilu 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyatakan pemerintah mengusulkan Pemilu 2024 digelar pada 15 Mei. 

Merespons usulan itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi PKB Luqman Hakim, menyarankan agar pemerintah terlebih dahulu meminta masukan dan pendapat dari berbagai ahli sebelum menganggap tanggal tertentu ideal untuk hari coblosan pemilu 2024. 

"Agar tidak terkesan subjektif memutuskan tahapan dan jadwal pemilu dari hitung-hitungan kepentingan kekuasaan semata. Ingat, pemilu itu harus dipahami hajatnya rakyat yang memegang kedaulatan atas NKRI ini. Pemilu bukanlah hajatnya pemerintah. Pemerintah hanya fasilitator," kata Luqman kepada wartawan, Selasa (28/9/2021). 

Baca juga: Pemerintah Usul Pemilu 2024 Digelar 15 Mei

Luqman berpendapat, ada kepentingan pemerintah di balik usulan pencobloasan pemilu 2024 digelar pada 15 Mei. 

Kepentingan yang dimaksud adalah agar penetapan pasangan capres-cawapres terpilih tidak terlalu jauh dari habisnya periode Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 20 Oktober 2024. 

Sehingga kekuatan dari kekuasaan pemerintah sekarang masih kokoh sampai hari-hari akhir masa periode. 

"Nampaknya pemerintah khawatir, jika coblosan dilaksanakan 21 Februari 2024 maka sudah akan ada pasangan capres-cawapres terpilih di sekitar bulan Maret 2021 (dengan asumsi Pilpres hanya 1 putaran)," ujarnya. 

"Kehadiran capres-cawapres terpilih, mungkin dianggap akan mengganggu efektivitas pemerintah yang akan berakhir 20 Oktober 2024," lanjutnya. 

Baca juga: Pemilu 2024, Perludem: ODGJ Berhak Terdaftar sebagai Pemilih, Ini Syaratnya

Menurut Luqman, pertimbangan seperti itu bisa dikesampingkan. 

Pasalnya, selama capres-cawapres terpilih belum dilantik oleh MPR sebagai Presiden/Wakil Presiden RI 2024-2029, pemerintah yang dipimpin Presiden Jokowi tetap sah dan tidak berkurang sedikitpun kekuasaannya untuk menjalan berbagai program dan kegiatan. 

Halaman
12
Penulis: chaerul umam
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved