Breaking News:

Seleksi Kepegawaian di KPK

Himmah Puji Langkah Kapolri Surati Presiden soal Perekrutan 56 Pegawai KPK Tak Lulus TWK

Abdul Razak memuji kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri.

Penulis: Reza Deni
Editor: Hasanudin Aco
Tribunnews.com/Reza Deni
Ketua Umum Pimpinan Pusat Himmah, Abdul Razak Nasution. 

Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Ketua Umum Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP Himmah) Abdul Razak memuji kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri.

Hal itu dikatakan Abdul usai langkah Sigit yang bersurat kepada Presiden Joko Widodo soal perekrutan 56 pegawai KPK yang tak lolos TWK agar bisa menjadi ASN di Polri.

"Ini membuktikan beliau mampu bekerja internal kepolisian maupun eksternal. Kita berharap Polri ke depan makin kuat dengan merekrut 56 pegawai KPK juga ini menjadi modal awal untuk suksesi program-program Polri ke depannya," kata Abdul kepada wartawan, Rabu (29/9/2021).

Semenjak dilantik menjadi Kapolri sampai dengan sekarang, Abdul menilai Jenderal Listyo Sigit Prabowo berhasil memimpin institusi kepolisian baik melalui slogan Presisinya berhasil mengamankan, menegakkan hukum juga menjaga kondusivitas, dan keamanan masyarakat.

Baca juga: Polri Masih Godok Penempatan 56 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Jadi ASN

Lebih lanjut, Abdul juga menilai Polri selalu berada di garda terdepan untum pasang badan terkait penanganan Covid-19.

"Polri telah embantu pemerintah dalam vaksinasi nasional dengan capaian target 2 juta orang per hari untuk meningkatkan herd immunity," tambahnya.

Tak hanya itu, Abdul juga mengapresiasi langkah Polri agar konflik antara Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan dan aktivis Haris Azhar dan koordinator Kontras agar diselesaikan dengan kekeluargaan.

"Ini artinya menyejukkan. Artinya internal dan eksternal tuntas ditanganinya siaat kondisi bangsa diterpa isu-isu dan akan dihadapkan dengan endemi," tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo, meminta izin menarik 56 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN) di Bareskrim Polri 

Halaman
12
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved