Breaking News:

Tanggapan Komnas Perempuan setelah PKS Cabut Program yang Izinkan Kadernya Poligami

PKS mencabut program yang mengizinkan kadernya poligami, begini tanggapan Komnas Perempuan.

wikimedia/Eva Tobing
Ketua Komnas Perempuan, Andy Yentriyani. 

Selain itu, Andy pun mengingatkan, anjuran PKS untuk berpoligami adalah bentuk diskriminatif pada perempuan.

Menurut pihaknya, kebijakan tersebut menunjukkan rasa tidak empati pada perempuan dan keluarga yang tengah berduka.

Baca juga: Ini Pertimbangan PKS Izinkan Kadernya Poligami dengan Janda

Kemudian, kebijakan tersebut juga dinilai menempatkan perempuan sebagai objek yang berujung rentan menjadi korban kekerasan.

"Dokumentasi Komnas Perempuan menunjukkan bahwa kasus-kasus kekerasan di dalam rumah tangga kerap terjadi dalam konteks poligami, baik poligami tercatat maupun tidak tercatat."

"Badan Peradilan Agama (Badilag) pada tahun 2020 mencatat bahwa poligami menjadi salah satu alasan perceraian, dimana sekurangnya ada 759 kasus," jelas Andy.

Andy menambahkan, kebijakan PKS yang akhirnya dicabut itu dipandang memposisikan perempuan sebagai sosok yang selalu tergantung kepada laki-laki sebagai kepala keluarga.

Hal tersebut juga dinilai meremeh kaum perempuan dalam menjalani kehidupannya.

"Jika dilanjutkan, kebijakan serupa ini akan menghalangi perempuan untuk dapat menikmati haknya bebas dari diskriminasi," tandasnya.

Diketahui, Ketua Dewan Syariah Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Surahman Hidayat telah resmi mencabut anjuran yang mengizinkan kadernya berpoligami dengan janda.

Ia pun meminta maaf atas kegaduhan yang timbul akibat anjuran tersebut.

Halaman
123
Penulis: Shella Latifa A
Editor: Wahyu Gilang Putranto
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved