Breaking News:

Gejolak di Partai Demokrat

Yusril Ihza Mahendra: Tak Ada yang Aneh dalam Pengujian AD/ART Partai Demokrat ke MA

Yusril Ihza Mahendra mengatakan tidak ada yang aneh dengan permohononan judical review (JR) AD/ART Partai Demokrat.

KompasTV
Pengacara Yusril Ihza Mahendra mengatakan tidak ada yang aneh dengan permohononan judical review (JR) terkait Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Parta Demokrat. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Yusril Ihza Mahendra selaku kuasa hukum empat kader PD mengatakan tidak ada yang aneh dengan permohononan judical review (JR) terkait Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Parta Demokrat.

Diketahui Yusril merupakan kuasa hukum dari empat Partai Demokrat yang saat ini sudah dipecat.

Pernyataaan Yusril Ihza Mahendra menyikapi pernyataan kuasa hukum DPP Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) Hamdan Zoelva.

Hamdan Zoelva sebelumnya menilai permohonan Judicial Review formil dan materil yang diajukan empat kader Partai Demokrat (PD) merupakan permohonan yang aneh.

Keanehan itu dikarenakan pihak yang dijadikan Termohon dalam judical riview adalah Menkumham, bukan Partai Demokrat.

Baca juga: Pendiri Demokrat: Bukan Moeldoko Dibalik Judicial Review dan Beri Dana Gaet Yusril, Tapi Kader AHY

Hamdan Zoelva beralasan pihak yang paling signifikan didengar keterangannya dalam uji formil dan materil itu seharunya pihak yang membuat peraturan itu.

Karenanya, DPP Partai Demokrat kubu AHY memohon kepada MA agar menjadi 'Pihak Terkait' dalam perkara dengan alasan mereka merasa sebagai pihak yang signifikan dimintai keterangan soal pembuatan AD/ART.

Menurut Yusril aneh atau tidak anehnya permohonan itu tergantung kedalaman analisis pengacara yang ditunjuk Partai Demokrat untuk menangani perkara itu.

"Kalau analisisnya sambil lalu tentu terlihat aneh. Tetapi kalau dianlisis dalam-dalam justru sebaliknya, tidak ada yang aneh. Yang aneh justru sikap DPP Demokrat sendiri. Yang kami uji bukan AD/ART PD ketika berdiri, tetapi AD perubahan tahun 2020," ujar Yusril, dalam keterangannya, Minggu (10/10/2021).

Halaman
1234
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved