Breaking News:

Ahmad Basarah Tanggapi Kritikan terhadap Pelantikan Dewan Pengarah BRIN

Kritikan tersebut menganggap seharusnya Dewan Pengarah BRIN diketuai oleh seseorang dengan kaliber ilmuwan peneliti terkemuka.

MPR RI
Wakil Ketua MPR Dr. Ahmad Basarah. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua MPR-RI Ahmad Basarah menanggapi kritikan pelantikan Dewan Pengarah BRIN yang diketuai Megawati Soekarnoputri.

"Kami memantau adanya kritikan yang mempermasalahkan keputusan Pemerintahan Jokowi-Maruf Amin mengangkat dan melantik Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang diketuai oleh Ibu Megawati Soekarnoputri," ujar Ahmad Basarah dalam pernyataannya, Kamis (14/10/2021).

Kritikan tersebut menganggap seharusnya Dewan Pengarah BRIN diketuai oleh seseorang dengan kaliber ilmuwan peneliti terkemuka. Menganggap Megawati Soekarnoputri tak masuk dalam kaliber demikian.

Basarah mengatakan, untuk bisa memahami pengangkatan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN, maka harus melihat kembali kepada Peraturan Presiden (Perpres) 78 tahun 2021 tentang BRIN.

Khususnya mulai pasal 6 yang menyebutkan bahwa "Dewan Pengarah mempunyai tugas memberikan arahan kepada Kepala dalam merumuskan kebijakan dan penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan menjadi landasan dalam perencanaan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.'

"Saya garis bawahi di sini adalah "Berpedoman pada nilai Pancasila"," kata Ahmad Basarah.

"Ini artinya Pemerintah ingin agar setiap kegiatan riset dan inovasi itu harus berpedoman pada Pancasila," tambahnya.

Artinya riset dan inovasi yang sesuai dengan nilai Ketuhanan yang Maha Esa; kemanusiaan yang adil dan beradab; yang menjaga persatuan Indonesia; yang memastikannya demokratis berasas musyawarah untuk mufakat; dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia'.

Lalu pasal 7 ayat 2 yang berbunyi "Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a secara ex-officio berasal dari unsur dewan pengarah badan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pembinaan ideologi Pancasila."

"Sehingga bisa dipahami, sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), yang menyelenggarakan tugas pembinaaan ideologi Pancasila, Megawati yang ditunjuk untuk menjabat ex officio Dewan Pengarah BRIN," kata dia.

Halaman
12
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved