Breaking News:

Seleksi Kepegawaian di KPK

Eks Pegawai KPK yang Berencana Bentuk Partai Politik harus Kedepankan Prinsip Anti Korupsi

Boyamin mengatakan, eks pegawai KPK yang berencana untuk membentuk Partai Politik itu harus mengedepankan prinsip anti korupsi.

Istimewa via Tribunnews/KOMPAS.com Dylan Aprialdo Rachman
Rasamala Aritonang, eks pegawai KPK tak lolos TWK yang kini menjadi petani. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) merespon terkait rencana mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berencana untuk membentuk partai politik (Parpol) setelah resmi dipecat karena tak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK).

Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengatakan, pihaknya menyambut baik rencana tersebut.

"Menyambut gembira apabila ada teman-teman eks 57 (pegawai KPK) itu yang berpikiran untuk mendirikan partai politik dengan konsep yang mereka usung mestinya yang partai politik tertib, anti korupsi," kata Boyamin saat dimintai tanggapannya, Rabu (14/10/2021).

Boyamin mengatakan, eks pegawai KPK yang berencana untuk membentuk Partai Politik itu harus mengedepankan prinsip anti korupsi.

Sebab kata dia, Partai Politik yang sudah ada saat ini dikesankan transaksional karena memiliki kepentingan, oleh karenanya jika eks Pegawai KPK yang memiliki prinsip lain merupakan angin segar untuk dunia politik di Indonesia.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman
Koordinator MAKI Boyamin Saiman (screenshot)

"Saya sambut gembira sebagai bentuk untuk bersama-sama membuat negara ini lebih baik negara ini lebih maju minimal negara ini tidak bubar, itu jadi saya kadang-kadang pesimis kalau korupsi merajalela negara lama-lama bubarkan," tukasnya.

Baca juga: Setumpuk Aktivitas Baru Eks Pegawai KPK yang Dipecat, Ada yang Buka-bukaan Ingin Bikin Parpol

Sebelumnya, mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rasamala Aritonang berencana membentuk partai politik (parpol). 

Rencana tersebut sebagai tujuan karir berikutnya pasca dipecat dari lembaga antirasuah.

Rasamala merupakan satu dari 57 pegawai KPK yang dipecat oleh Firli Bahuri Cs lantaran dinilai tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN). 

Mantan Kepala Bagian Perancangan Peraturan dan Produk Hukum pada Biro Hukum KPK itu mengatakan, melalui parpol dirinya dapat memberikan dampak besar terhadap kebijakan mau pun sistem demokrasi di negeri ini. 

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved