Breaking News:

Densus 88 Godok Kerja Sama Dengan Kemendagri Terkait Program Deradikalisasi Eks Narapidana Teroris

Densus 88 sedang menggodok Perjanjian Kerja Sama dengan Kementerian Dalam Negeri terkait program deradikalisasi terhadap mantan narapidana terorisme.

Penulis: Gita Irawan
Editor: Adi Suhendi
PERSDA NETWORK/BINA HARNANSA
Ilustrasi Densus 88. Densus 88 sedang menggodok Perjanjian Kerja Sama dengan Kementerian Dalam Negeri terkait program deradikalisasi terhadap mantan narapidana terorisme. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Identifikasi dan Sosialisasi Densus 88 Antiteror Polri Kombes Pol MD Shodiq mengatakan saat ini pihaknya sedang menggodok Perjanjian Kerja Sama dengan Kementerian Dalam Negeri terkait program deradikalisasi terhadap mantan narapidana terorisme.

Shodiq mengatakan setelah mantan narapidana terorisme bebas dan kembali ke masyarakat, maka kegiatan deradikalisasi dilakukan bekerja sama dengan Kementerian dan Lembaga.

Menurutnya, peran Kementerian dan Lembaga dalam proses tersebut sangat penting.

Sehingga, para mantan terpidana terorisme tetap didampingi dan tidak dilepas begitu saja di tengah masyarakat.

Hal tersebut disampaikannya dalam Diskusi Publik bertajuk Terorisme dan Radikalisme: Perlukah Densus 88 Dibubarkan di kanal Youtube Suara SETARA pada Jumat (15/10/2021).

Baca juga: Guru Besar UI: Ide Pembubaran Densus 88 Aneh dan Sangat Berbahaya

"Ya, sekarang saya sedang on progress bikin PKS dengan Kementerian Dalam Negeri untuk melibatkan seluruh stakeholder di wilayah. Seperti Kesbangpol itu harus aktif memonitor kegiatannya. Ini sedang kita buat perjanjian kerja samanya," kata dia.

Shodiq mengatakan, meskipun perjanjian kerja sama dengan Kemendagri tersebut merupakan hal baru, tetapi sebetulnya sudah berjalan selama ini.

Baca juga: 3 Jenis Interogasi yang Dilakukan Densus 88 Antiteror Terhadap Terduga Teroris

Ia mengatakan, perjanjian kerja sama tersebut dibutuhkan sebagai payung hukum pelaksanaan kegiatan tersebut.

"Tapi pelaksanaannya sudah kita laksanakan. Tinggal payung hukum. Karena teman-teman di Pemda, terutama di wilayah itu butuh payung hukum untuk turun. Makanya kita bikin," kata dia.

Halaman
1234
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved