2 Tahun Jokowi-Ma'ruf Amin, KontraS Nilai Kebebasan Demokrasi Semakin Dibungkam

TRIBUNNEWS.COM - Dua tahun sudah pemerintahan yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin pada hari ini, Rabu (20/10/2021).

Berbagai pihak pun menyoroti kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin dalam 2 tahun ini.

Salah satunya, dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS).

KontraS menilai selama 2 tahun pemerintahan ini, kebebasan demokrasi semakin dibungkam.

Baca juga: Dua Tahun Jokowi-Maruf Amin, Waketum MUI: Pembangunan Infrastruktur Terlihat Jelas 

Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti menjelaskan, hal tersebut tercermin dari tindakan aparat kepolisian yang dinilai masih melakukan kekerasan saat warga sipil menyuarakan aspirasi.

"Terutama pada kebebasan sipil yang semakin memburuk dan tercemin dari berlanjutnya represifitas dan brutalitas aparat yang kita rangkum dalam beberapa data sepanjang September 2019 - September 2021," jelas Fatia, dikutip dari tayangan YouTube Kompas TV, Rabu (20/10/2021).

KontraS memandang pemerintah tak menindak tegas dan mengevaluasi tindakan aparat tersebut.

Dampaknya, semakin ke sini masyarakat sebagai korban represif kian banyak.

Baca juga: Moeldoko Ungkap Pesan Jokowi yang Sering Diulang Tiap Rapat Terbatas

Berkaitan dengan itu, KontraS melihat bahwa pola pelanggaran aparat kepolisian masih seputar pembubaran paksa yang sering kali diikuti penangkapan sewenang-wenang.

"Kita melihat, tidak ada upaya korektif dan evaluatif pemerintah terhadap institusi kepolisian."

"Sehingga semakin banyak orang yang menjadi korban, tanpa adanya different effect ataupun sebuah efek jera terhadap institusi kepolisian untuk melakukan tindakan kekerasan kepada orang-orang yang sedang mempraktekan kebebas fundamental, seperti kebebasan berekspresi dan berkumpul," tutur Fatia.

Baca juga: Jokowi Diprediksi Kesulitan Putuskan Nama Calon Panglima TNI, Meutya Hafid: Pertimbangannya Banyak

Selain itu, dalam 2 tahun Jokowi-Ma'ruf Amin, KontraS juga menilai pembatasan kebebasan warga sipil juga terjadi di ruang digital.

Dimana, marak terjadi serangan digital kepada masyarakat yang aktif berpendapat hingga mengkritik kinerja pemerintah.

Ancaman digital itu banyak terjadi dalam bentuk peretasan akun (hack).

"Sepanjang tahun ini, serangan digital yang paling banyak terjadi kepada pihak yang berbicara tentang kinerja pemerintah, khususnya pada isu korupsi dalam bentuk serangan paling banyak peretasan," tandasnya.