Natal dan Tahun Baru
Pemerintah Diminta Kaji Lebih Dalam soal Larangan Perayaan Tahun Baru
Wakil Ketua DPR RI Fraksi Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah mengkaji lebih dalam soal larangan perayaan besar tahun baru.
Penulis:
Shella Latifa A
Editor:
Arif Fajar Nasucha
lihat foto
Tak hanya menerapkan PPKM, pemerintah juga sepenuhnya melarang penyelenggaraan acara besar Tahun Baru seperti perayaan pesta kembang api, pawai, hingga arak-arakan.
Sementara, untuk Ibadah Natal, kunjungan wisata, pusat perbelanjaan menyesuaikan kebijakan PPKM Level 3.
"Pengetatan dan pengawasan protokol kesehatan juga dilakukan di sejumlah destinasi."
"Utamanya di tiga tempat, yaitu di Gereja pada saat perayaan Natal, di tempat perbelanjaan, dan destinasi wisata lokal," ucap Muhadjir pada Rabu (17/11), dikutip Tribunnews.com.
Rambu Larangan Perayaan Nataru Sempat Diungkapkan Luhut
Sebelumnya rambu-rambu acara perayaan Nataru akan dilarang sempat diungkapkan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.
Luhut mengatakan libur perayaan hari raya biasanya akan menimbulkan kerumunan warga.
Untuk itu, pemerintah buka opsi melarang perayaan Nataru demi mencegah lonjakan kasus Covid-19.
"Pemerintah juga berencana untuk melarang perayaan-perayaan tahun baru yang sifatnya dapat menimbulkan kerumunan masyarakat dalam jumlah yang besar," ucap Luhut, dikutip dari siaran pers laman Kemenko Marves.
Untuk menghadapi Hari Raya Natal dan Tahun Baru (Nataru), Luhut mengatakan pemerintah akan berkoordinasi dan melakukan pengetatan penggunaan aplikasi PeduliLindungi dan protokol kesehatan.
Baca juga: Diperpanjang Sampai Tanggal 29 November, PPKM di Jawa Bali Tak Ada Lagi yang Level 3
Kemudian, pemerintah juga terus menggenjot percepatan vaksinasi Covid-19.
"Terutama vaksinasi lansia di wilayah yang tingkat vaksinasi umum dan lansia nya masih di bawah 50 persen,” imbuh dia.
Lanjut Luhut, pemerintah akan terus memperkuat pelaksanaan testing dan tracing oleh TNI/Polri dan penemuan kasus aktif, serta memasukkan pasien yang positif ke karantina terpusat untuk mencegah penyebaran di level keluarga.
Selain itu, pemerintah juga mempersiapkan berbagai skenario untuk mengantisipasi potensi lonjakan kasus akibat Nataru.
Menurut Luhut, persiapan tersebut baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi perlu diperhitungkan dari sekarang.
Luhut pun mengingatkan masyarakat untuk tetap hati-hati menghadapi Nataru
"Kesuksesan dalam menahan kenaikan kasus Covid19 pada periode Nataru 2021, akan menentukan keberlanjutan pemulihan ekonomi kita ke depan," lanjutnya.
(Tribunnews.com/Shella Latifa/Fahdi Falevi)
