KPK Tak Gentar Hadapi Gugatan Bupati Nonaktif Kuansing Andi Putra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan bahwa Bupati nonaktif Kuantan Singingi (Kuansing) Andi Putra mengajukan gugatan praperadilan.

"Informasi yang kami peroleh, benar salah satu pihak terkait perkara ini mengajukan gugatan praperadilan melalui PN Jakarta Selatan," kata Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (22/11/2021).

KPK, ditegaskan Ali, tidak takut menghadapi gugatan Andi.

Dia memastikan bahwa seluruh proses penyidikan perkara Andi telah sesuai prosedur aturan hukum.

Sehingga KPK optimis gugatan praperadilan tersebut akan ditolak pengadilan.

"KPK tentu siap menghadapinya," tegas Ali.

Berdasarkan hasil penelusuran di website sipp.pn-jakartaselatan.go.id , gugatan praperadilan Andi Putra tersebut terdaftar dengan nomor perkara: 114/Pid.Pra/2021/PN JKT.SEL.

Tanggal pendaftaran gugatan, pada Rabu (10/11/2021).

Pemohon dalam hal ini, Andi Putra, dan termohon, KPK RI, cq pimpinan KPK.

Baca juga: KPK Periksa Kakanwil BPN Riau Terkait Kasus Suap Bupati Kuansing Andi Putra

Sidang perdana, rencananya digelar Senin (29/11/2021).

Berikut isi petitum permohonan: 

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi Nomor LKTPK 32/Lid.02.00/22/10/2021 Tertanggal 19 Oktober 2021 tidak berdasarkan hukum, sehingga menjadi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

3. Menyatakan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon berkenaan dengan peristiwa pidana sebagaimana dinyatakan dalam penetapan sebagai Tersangka terhadap diri Pemohon yang diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP adalah tidak berdasar atas hukum, oleh karenanya Surat Perintah Penyidikan dengan Nomor Sprin.Dik 77/DIK.00/01/10/2021 tanggal 19 Oktober 2021 menjadi tidak sah dan  tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

4. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap Pemohon yang didasarkan pada Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi Nomor LKTPK 32/Lid.02.00/22/10/2021 Tertanggal 19 Oktober 2021 dan Surat Perintah Penyidikan dengan Nomor Sprin.Dik 77/DIK.00/01/10/2021 tanggal 19 Oktober 2021;

5. Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka yang melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP berdasarkan Surat Perintah Penyidikan dengan Nomor Sprin.Dik 77/DIK.00/01/10/2021 Tertanggal 19 Oktober 2021 adalah tidak berdasarkan atas hukum, oleh karenanya Penetapan Tersangka a quo menjadi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

6. Menyatakan penyitaan yang dilakukan Termohon terhadap barang milik Pemohon yang dilakukan atas dasar Surat Perintah Penyitaan Nomor Sprin.Sita/342/DIK.01.05/01/10/2021 Tanggal 19 Oktober 2021 sebagaimana tercantum didalam Berita Acara Penyitaan adalah tidak sah dan harus segera dikembalikan kepada Pemohon;

7. Menyatakan Penahanan yang dilakukan Termohon terhadap diri Pemohon sebagaiamana Surat Perintah Penahanan Nomor : Sprin.Han/ 90/DIK.01.03/01/10/2021 tanggal 19 Oktober 2021 adalah Tidak Sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

8. Memerintahkan Termohon membebaskan Pemohon dari tahanan Termohon segera setelah putusan ini dibacakan;

9. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon ;

10. Memerintahkan Termohon untuk merehabilitasi harkat dan martabat Pemohon;

11. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Bupati Kuansing Andi Putra (AP) dan General Manager PT Adimulia Agrolestari (AA) Sudarso (SDR) sebagai tersangka. 

Diduga Andi Putra menerima suap senilai ratusan juta rupiah dari Sudarso untuk memperpanjangan izin HGU kebun sawit milik perusahaan PT Adimulia Agrolestari.

Suap ini berawal saat PT Adimulia Agrolestari tengah mengajukan perpanjangan HGU sawit yang dimulai pada 2019 dan berakhir pada 2024. 

Salah satu persyaratan perpanjangan adalah membangun kebun kemitraan minimal 20 persen dari HGU yang diajukan.

Lokasi kebun kemitraan yang diajukan PT Adimulia Agrolestari sebagaimana yang disyaratkan itu ternyata terletak di Kabupaten Kampar. 

Padahal seharusnya berada di Kabupaten Kuansing.

Untuk mengakali itu, Sudarso mengajukan permohonan kepada Andi Putra. 

Ia meminta supaya kebun kemitraan perusahaannya di Kampar tetap disetujui jadi kebun kemitraan.

Pertemuan pun dilakukan antara Sudarso dengan Andi Putra untuk membahas hal tersebut. 

Dalam pertemuan, Andi Putra menyampaikan bahwa kebiasaan dalam mengurus surat persetujuan tidak keberatan untuk perpanjangan HGU yang terkendala lahan kemitraan macam itu dibutuhkan dana Rp2 miliar.

Diduga telah terjadi kesepakatan antara Andi Putra dengan Sudarso terkait adanya pemberian uang dengan jumlah tersebut.

Pada September 2021, diduga telah dilakukan pemberian pertama dari Sudarso kepada Andi Putra sebesar Rp500 juta. 

Pemberian selanjutnya ialah sebesar Rp200 juta pada 18 Oktober 2021.